Pemerintah Tangerang dan Tiga Universitas Tangani Kawasan Kumuh

Reporter

Jumat, 24 Juni 2016 13:13 WIB

Suasana perkampungan nelayan di kawasan kumuh Dadap, Tangerang, Banten, 6 September 2014. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Tangerang menjalin kerja sama dengan tiga universitas untuk menangani kawasan padat dan kumuh di wilayah perkotaan. Tiga perguruan tinggi itu adalah Universitas Pelita Harapan, Universitas Trisakti, dan Institut Teknologi Indonesia. Kerja sama ini dituangkan dalam penandatanganan MOU Program Penanganan Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Heri Heriyanto mengatakan persoalan kawasan padat, kumuh, dan miskin secara khusus diperhatikan oleh Pemkab Tangerang.

Tak hanya itu, guna merevitalisasi kawasan padat kumuh dan miskin, pemerintah daerah telah meluncurkan 25 program unggulan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tangerang. “Untuk memaksimalkan program-program prioritas ini, kami menjalin kerja sama dengan akademikus di tiga universitas tersebut karena perguruan tinggi punya keahlian teknis dan pengalaman,” ujarnya di Tangerang, Jumat, 24 Juni 2016.

Heri Heriyanto menambahkan, secara teknis, diskusi-diskusi interaktif dan survei-survei lapangan terkait dengan permasalahan permukiman telah beberapa kali dilakukan dan melibatkan kedua pihak, meski secara legal formal naskah kerja samanya baru ditandatangani.

Pada tahap awal, pemkab dan tiga universitas mitra itu akan memilih lokasi prioritas, yakni Lengkong Kiyai, Pakulonan Barat, Cibogo, dan Cihuni.

Sementara itu, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah terpilih menjadi kota percontohan terkait dengan penanganan kawasan kumuh maupun program National Unban Development Project.

“Dengan kerja sama ini, kami berharap, kualitas pembangunan dan sasaran pembangunan di bidang perumahan dan permukiman dapat ditingkatkan,” katanya.



BISNIS.COM


Advertising
Advertising

Berita terkait

Upaya Jakarta Barat Sulap 92 RW yang Masuk Kawasan Kumuh Kota

23 Juli 2019

Upaya Jakarta Barat Sulap 92 RW yang Masuk Kawasan Kumuh Kota

Pemeritah Kota Administrasi Jakarta Barat tengah mengkaji rencana menata lingkungan di daerah pemukiman padat yang masuk kawasan kumuh kota.

Baca Selengkapnya

BPN Sebut 49 Persen Wilayah DKI Jakarta Masuk Kategori Kumuh

27 Mei 2019

BPN Sebut 49 Persen Wilayah DKI Jakarta Masuk Kategori Kumuh

BPN menyebut kawasan kumuh itu tersebar di enam wilayah DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ini Jurus-jurus Anies Hilangkan Kawasan Kumuh di DKI Jakarta

30 Januari 2019

Ini Jurus-jurus Anies Hilangkan Kawasan Kumuh di DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal membuat rencana tata ruang Ibu Kota yang menarik minat swasta, sebagai upaya menghilangkan kawasan kumuh.

Baca Selengkapnya

PUPR: Tanpa Bank Tanah, Luas Kawasan Kumuh Bertambah 30 Persen

20 Maret 2018

PUPR: Tanpa Bank Tanah, Luas Kawasan Kumuh Bertambah 30 Persen

Pemerintah menilai keberadaan bank tanah untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah sudah sangat mendesak.

Baca Selengkapnya

2019, Kementerian PU Targetkan Ambon Bebas Kawasan Kumuh

10 Oktober 2017

2019, Kementerian PU Targetkan Ambon Bebas Kawasan Kumuh

Salah satu target Kementrian PUPR di tahun 2019 ialah mengurangi kawasan kumuh di berbagai kota di Indonesia.

Baca Selengkapnya

PU: Luas Pemukiman Kumuh Mencapai 38.000 Hektare

5 September 2017

PU: Luas Pemukiman Kumuh Mencapai 38.000 Hektare

Luas pemukiman kumuh di Indonesia mencapai 38.641 hektar.

Baca Selengkapnya

Jadi Kota Cerdas, Singapura Butuh Waktu 50 Tahun

4 Mei 2017

Jadi Kota Cerdas, Singapura Butuh Waktu 50 Tahun

Surabaya, Tangerang, dan Bandung mendapatkan rating terbaik sebagai kota cerdas.

Baca Selengkapnya

Pangkas Pemukiman Kumuh,Pemerintah DIY Siapkan Rp. 30 Miliar  

6 Maret 2017

Pangkas Pemukiman Kumuh,Pemerintah DIY Siapkan Rp. 30 Miliar  

Pemerintah DIY mengalokasikan anggaran sekitar Rp 30 miliar untuk memangkas kawasan pemukiman kumuh di provinsi itu tahun anggaran 2017-2019.

Baca Selengkapnya

Penataan Kawasan Kumuh Sedot Biaya US$ 762 Juta  

10 Februari 2017

Penataan Kawasan Kumuh Sedot Biaya US$ 762 Juta  

Pemerintah menyiapkan dana US$ 762 juta untuk "menyulap" kawasan kumuh menjadi kawasan yang tertata baik.

Baca Selengkapnya

Tangerang Anggarkan Rp21,4 Miliar Atasi Permukiman Kumuh

7 Desember 2016

Tangerang Anggarkan Rp21,4 Miliar Atasi Permukiman Kumuh

Pemkot Tangerang berencana mengalokasikan anggaran hingga Rp21,4 miliar untuk menuntaskan persoalan permukiman kumuh pada tahun depan.

Baca Selengkapnya