TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia telah bahas progres penyelesaian pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 35 ribu Megawatt dalam rapat terbatas mengenai Percepatan Penyelesaian Program Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan 35.000 MW dan Penerapan Subsidi Listrik Tahun 2016.
"Presiden memberikan instruksi kepada Menteri ESDM sebagai regulator PLN dan juga Menteri BUMN untuk memberikan kesempatan sebanyak mungkin, sebesar mungkin ruang itu, kepada pengusaha lokal atau nasional," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung ditemui di Kantor Presiden, Jakarta pada Rabu (22 Juni 2016).
Presiden, jelas Pramono, juga menyampaikan PLN harus tetap berperan sebagai pembeli listrik yang dipasok dari penyedia listrik.
Pramono mengatakan PLN juga diminta fokus untuk pembangunan sejumlah pembangkit yang dapat menyuplai listrik 10 ribu Megawatt. Selain itu PLN juga ditugaskan untuk menyelesaikan jalur transmisi listrik sepanjang 446 ribu Kilometer dalam 5 tahun.
"Kepada regulator dan kepada Menteri BUMN dan kepada PLN diminta untuk menggalakkan mengembangkan mikrohidro atau power hidro karena dianggap memberikan kesempatan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat," kata Pramono yang menambahkan pengembangan tersebut diutamakan dibangun di daerah yang berpotensi memiliki tenaga air.
Selain itu, Seskab juga mengatakan pemerintah mempertimbangkan penggunaan sistem akuntansi Isak 8 untuk diaplikasikan kepada PLN mengingat sistem yang diterapkan adalah untuk sewa menyewa dalam persoalan IPP( Independent Power Producer).
"Ini adalah pembelian, bukan penyewaan atau bukan menyewa pengadaan listrik. Maka dengan demikian terhadap hal tersebut pemerintah meminta kepada OJK untuk mengkaji penerapan sistem akuntansinya," jelas Pramono.
Presiden juga meminta Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri ESDM Sudirman Said untuk melakukan penghitungan subsidi listrik secara cermat dan hati-hati agar tepat sasaran.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Kepala BKPM Franky Sibarani, Dirut PLN Sofyan Basir dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki.
Usai rapat terbatas dilaksanakan, Presiden dan para menteri melakukan Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional yang membahas peta jalan dan arah pengembangan energi hingga 2050 di Tanah Air, demikian Reuters melaporkan.
