Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Juni 2016. Penghapusan ribuan perda tersebut karena menghindari polemik sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi baik makro maupun mikro. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta pihak swasta dilibatkan dalam proyek listrik 35 ribu megawatt. Bahkan Jokowi memberi sinyal agar peran swasta diberi porsi lebih besar untuk mempercepat pembangunan.
"Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan, saya melihat swasta diberi peran lebih. Terutama berkaitan dengan potensi energi baru terbarukan. Geotermal, saya kira, diberi prioritas, yang hydro juga diberi prioritas," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 22 Juni 2016.
Jokowi mengatakan proyek listrik tersebut akan difokuskan untuk memasok listrik di daerah-daerah yang kekurangan. Pembangunan pembangkit listrik, kata dia, bisa menggunakan mobile power plant (MPP) atau marine vessel power plant (MVPP).
Untuk memastikan pasokan listrik, Jokowi meminta kementerian terkait mengkalkulasi ulang daerah yang selama ini dianggap kekurangan dengan menghitung berbagai faktor, seperti laju pertumbuhan ekonomi, kebutuhan masyarakat, dan kegiatan perindustrian.
"Kalau ternyata berlebihan pasokan listriknya, arahkan untuk mulai menggunakan energi terbarukan," ucapnya.
