TEMPO.CO, Jakarta - Pembangunan Bandara Kertajati, Majalengka, diprediksi rampung pada 2018, atau mundur setahun dari target, menyusul adanya proses pengalihan aset dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada pemerintah pusat.

Direktur Transportasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Prihartono mengatakan saat ini peraturan presiden terkait dengan Bandara Kertajati atau Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) masih terus digodok. “Nah, peraturan presiden itu belum bisa cepat rampung karena ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, antara lain proses serah-terima aset yang memerlukan waktu sedikitnya satu tahun,” katanya di Jakarta, Kamis, 9 Juni 2016.

Bambang menuturkan lamanya proses pengalihan aset lahan yang memakan waktu sekitar satu tahun itu disebabkan perlu adanya audit menyeluruh terlebih dulu. Menurut dia, audit dilakukan guna menjaga obyektivitas. Kendati demikian, dia menegaskan bahwa pengerjaan Bandara masih akan terus berlanjut, baik dari sisi udara maupun sisi darat, meski peraturan presiden mengenai pengalihan aset belum rampung.

Seperti diketahui, pembangunan sisi udara saat ini dikerjakan oleh Kementerian Perhubungan. Sedangkan untuk sisi darat, pembangunan masih dilakukan PT BIJB, selaku BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menjelaskan, Kementerian Perhubungan pada tahun ini akan terus mengerjakan pembangunan sisi udara. Menurut dia, pembangunan Kertajati diproyeksikan selesai pada akhir 2017. "Kalau Kertajati, saya katakan kami akan selesaikan sisi udaranya. Sebisa mungkin sisi udara siap, navigasi menyusul juga, ditambah pembangunan terminal. Kalau Pak Gubernur setuju, akan kami kerjakan," ujarnya.

Jonan mengungkapkan, Kertajati pada tahap pertama akan memiliki kapasitas hingga 8-10 juta orang per tahun. Namun, apabila sudah beroperasi secara penuh, bandara tersebut mampu menampung hingga 20 juta orang.

Selain itu, Kementerian akan membangun landasan pacu atau runway sepanjang 3.000 x 60 meter. Mantan Direkrut Utama PT KAI itu mengklaim landasan pacu Kertajati tergolong paling besar ketimbang bandara-bandara lain di Indonesia.

Untuk mendukung rencana tersebut, Kementerian mengalokasikan anggaran sebesar Rp 250 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Adapun total kebutuhan dana untuk pembangunan Kertajati tahap pertama mencapai Rp 1,1 triliun.

Sekadar informasi, Kementerian Perhubungan sudah mengalokasikan anggaran pembangunan sisi udara Kertajati sebesar Rp 375 miliar sepanjang 2013-2015. Adapun progres pembangunan sisi udara pada awal 2016 sudah mencapai 35 persen.

BISNIS.COM