Seorang pekerja melakukan pengecekan kereta lori pengangkut tebu di Pabrik Gula Rendeng, Kudus, Jateng, Senin (21/5). ANTARA/Andreas Fitri Atmoko
TEMPO.CO, Semarang - Pemerintah Jawa Tengah yakin harga gula pasir turun pada pertengahan Ramadan nanti. Sejumlah pabrik gula di wilayah Jawa Tengah sudah mulai produksi.
“Pabrik gula memang sudah giling, pada bulan Ramadan dari proses giling hingga dua pekan, pertengahan puasa sudah di pasaran,” kata Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah Wahyumiyatiningsih, Selasa, 7 Juni 2016.
Tercatat sejumlah pabrik yang sudah mulai produksi itu adalah pabrik gula Mojo, Trangkil, di Kabupaten Pati, dan Sragi di Kabupaten Pekalongan. Meski tak menyebutkan perkiraan produksi, Wahyumiyatiningsih yakin produksi gula lokal itu mampu mengimbangi harga yang saat ini mencapai Rp 16 ribu.
Pemerintah Jawa Tengah telah menggelontorkan gula murah Rp 12 ribu per kilogram. Harga ini lebih murah dari pasaran yang mencapai Rp 16 ribu per kilogram. “Efeknya hari ini harga gula pasir di Tembalang Bulu Lor turun Rp 15.500,” ujar Wahyumiyatiningsih.
Penjualan gula murah yang melibatkan perusahaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) itu untuk mengantisipasi permainan spekulan yang saat ini dinilai antara ada dan tak ada.
Gula pasir yang dijual Rp 12 ribu per kilo itu bisa dibeli di kantor PT PPI di Jalan Letjen Suprapto, Kota Semarang, setiap hari pukul 09.00-11.00. Pemerintah Jawa Tengah juga menjual gula murah di Masjid Agung Jawa Tengah, Pasar Peterongan, dan Pasar Gayamsari.
Anggota Komisi Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, Feri Firmawan, menyatakan operasi pasar memang dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pangan. Namun ia menyarankan harus disusul dengan ketegasan pemerintah berupa peraturan dan instruksi.
Ia meminta agar lembaga yudikatif dilibatkan untuk menstabilkan harga kebutuhan pangan. “Siapa yang menimbun dan memainkan harga pasar harus kena tindakan hukum,” tutur Feri.
Feri menilai perilaku onar para distributor penyalur ini status hukumnya haram. Menurut dia, perlu dilakukan komitmen tegas menjaga pasokan agar kesempatan mremo atau memanfaatkan momentum diimbangi dengan ketersediaan pangan dan stabilitas harga.
