TEMPO.CO, Jakarta - Program listrik 35 ribu megawatt menjadi pertanyaan setelah PLN menyatakan progres yang dicapai baru mencapai 1 persen. Apalagi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan pembangunan konstruksi proyek baru mencapai 10 persen. Melihat kenyataan itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan tetap optimistis proyek itu bisa selesai pada 2019, namun dengan syarat. "Soal proyek listrik optimistis dengan syarat," kata Kalla, Jumat, 13 Mei 2016, di kantor Wakil Presiden, Jakarta.

Syarat pertama adalah sisa waktu 3,5 tahun harus dikerjakan dengan sekeras-kerasnya, baik dalam hal proyek yang digarap PLN, maupun proyek-proyek yang dilakukan perusahaan listrik swasta (independent power producer/IPP). "Pelaksanaan proyek listrik oleh PLN maupun IPP harus cepat dilakukan." kata Kalla.

Kalla mengatakan, untuk proyek yang dilakukan PLN, sebenarnya pemerintah telah menurunkan target kapasitas pembangunan pembangkit listrik. Awalnya, dari total 35 ribu MW, PLN ditugaskan membangun 10 ribu MW, sisanya dibangun IPP. Menyadari kemampuan PLN terbatas, pemerintah menurunkan pembangunan pembangkit listrik oleh PLN menjadi 5 ribu MW, sedangkan 30 ribu MW sisanya dibangun IPP.

Dengan target yang telah diturunkan itulah, kata Kalla, pemerintah tidak perlu lagi memberikan penyertaan modal negara (PMN). Apalagi beban proyek lebih banyak diberikan pada IPP. "Kalau diberikan lebih banyak kepada IPP, makin banyak modal swasta, investasi masuk ke dalam negeri," kata Kalla. Apalagi, dalam situasi penerimaan negara yang tidak sebaik dulu, Kalla mengakui, tidak mudah bagi pemerintah memberikan PMN. Jika PMN diberikan, defisit anggaran akan semakin bertambah. "Jadi, lebih baik PLN memperbesar, mempercepat partisipasi, daripada investasi investor dalam negeri dan luar negeri," kata Kalla.

Syarat kedua, Kalla mengatakan, PLN harus mengubah cara berpikirnya dari perusahaan yang mencari untung ke perusahaan pelayanan publik (public service). Tujuannya, public service berbeda dengan perusahaan yang mencari untung. Public service akan menuntut perusahaan untuk melayani masyarakat secepat-cepatnya namun jangan rugi. "Jadi, tetap optimistis dengan syarat. Kalau tidak dipenuhi itu, ya, kami pesimistis," kata Kalla.

AMIRULLAH