Wakil Menkeu: Tax Amnesty adalah Rekonsiliasi Nasional  

Reporter

Selasa, 3 Mei 2016 12:15 WIB

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kiri) bersama Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo memaparkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 di Jakarta, 3 November 2015. ANTARA/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan dana dari luar negeri yang diperoleh dari penerapan pengampunan pajak atau tax amnesty akan meningkatkan perekonomian nasional. Dana hasil repatriasi itu akan digunakan sebagai dana pembangunan infrastruktur.

"Kami ambil dana dari luar negeri itu agar bisa membangun ketertinggalan selama ini, memerangi gap pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Jadi ini rekonsiliasi nasional, bukan hanya tax amnesty," kata Mardiasmo dalam Tax Corner Ikatan Akuntan Indonesia di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa, 3 Mei 2016.

Menurut Mardiasmo, ketika membangun infrastruktur di bagian Timur Indonesia, return yang akan didapatkan oleh pemerintah rendah. "Kalau hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan penerimaan pajak, tidak cukup. Itu membutuhkan dana yang super besar dan ruang fiskal yang luas," ujarnya.

Baca Juga: Ini Keuntungan Jika UU Tax Amnesty Diterapkan

Apabila pemerintah berutang kepada negara lain, Mardiasmo menambahkan, hal itu tidak sesuai dengan Nawacita yang menegaskan kemandirian di bidang ekonomi. "Karena itu, kita ketuk pintu hati wajib pajak yang punya uang di luar negeri untuk membangun bersama kesejahteraan rakyat Indonesia melalui tax amnesty."

Tax amnesty sendiri akan dituangkan melalui Undang-Undang. Saat ini, beleid tersebut masih dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pembahasan RUU itu diprediksi baru bisa rampung pada Mei mendatang. Presiden Joko Widodo pun sudah menyiapkan skema lain jika beleid itu mentok, yakni melalui peraturan pemerintah.

Menurut Mardiasmo, dalam pembahasan Undang-Undang Tax Amnesty di DPR, pemerintah dan anggota Dewan akan membahas besaran tarif tebusan bagi wajib pajak yang turut serta dalam tax amnesty. "Akan dibahas juga di DPR bagaimana dana itu setelah masuk, di instrumen mana, destinasinya harus ke mana. Apakah di infrastruktur, properti, perbankan, dan lain sebagainya," ujarnya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI




Baca juga:
Ahok Buka Rahasia Mundurnya Rustam Effendi, Ternyata...
PDIP Siapkan Risma Tantang Ahok, Ada yang Menghindar?


Advertising
Advertising

Berita terkait

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

4 hari lalu

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

6 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

11 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

12 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

13 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

33 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

44 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

53 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

56 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya

Apa Itu SPT Tahunan?

8 Maret 2024

Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.

Baca Selengkapnya