Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, duduk di ruang tunggu jelang pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 12 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengiyakan perintah Presiden Joko Widodo agar peran swasta dibatasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program National Capital Integrated Coastal Development (NCID), termasuk reklamasi.
Menurut Ahok—sapaan Basuki—Presiden Jokowi menilai semua kekacauan yang terjadi dipicu oleh peran swasta yang berlebihan dalam perencanaan dan pelaksanaan program reklamasi. "Kami yang ngatur (program NCID dan reklamasi). Presiden menilai kenapa kacau karena selama ini swasta yang banyak men-drive," katanya seusai rapat tentang reklamasi di Istana Presiden, Jakarta, hari ini, Rabu, 27 April 2016.
Ahok menanggapi perintah Presiden Jokowi agar pemerintah pusat dan daerah memegang kendali penuh atas program (NCID), termasuk program reklamasi. Presiden ingin peran swasta dibatasi. "Presiden menekankan bahwa proyek ini tidak boleh di-drive atau dikendalikan swasta,” tutur Sekretaris Kabinet Pramono Anung seusai rapat.
Ahok menjelaskan, bukan berarti peran swasta akan dihilangkan. Pemerintah tetap akan memberi peran kepada swasta karena Presiden Jokowi tidak ingin kehilangan kepercayaan investor yang mengalirkan dana masuk ke Indonesia. Nantinya, dalam pengerjaan proyek NCID, termasuk reklamasi, pemerintah akan menentukan kerangka keterlibatan swasta. "Yang jelas, kamu (swasta) mainnya di sini," ucapnya.
Siang ini, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas mengenai proyek NCID atau yang disebut sebagai Garuda Project. Proyek reklamasi merupakan bagian dari proyek besar NCID tersebut. Dalam rapat kali ini, Jokowi memerintahkan Bappenas membuat masterplan untuk kelanjutan program tersebut.
