TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menjelaskan hasil kajian tim Kajian Pengelolaan Sumber Daya Alam bagi Pembangunan Ekonomi Papua. Menurut dia, diperlukan refocusing anggaran pembangunan di Papua.

“Hasil studi kami menyebutkan proyek yang ada di Papua selama ini sangat terkonsentrasi di beberapa daerah saja,” kata Sofyan saat ditemui dalam acara Hari Konsumen Nasional di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa, 26 April 2016.

Sofyan menuturkan pemerintah sudah menggelar rapat untuk melakukan pendekatan baru demi memperbaiki proses pembangunan di Papua. Perbaikan tersebut termasuk pembagian tugas antara apa yang dikerjakan pemerintah pusat dan daerah.

Soal anggaran di Papua disinggung pula oleh Sofyan. Ia menuturkan anggaran di Papua sudah cukup besar. “Tahun 2016 itu transfer ke Papua dan Papua Barat Rp 61 triliun. Jadi, dari segi uang, banyak sekali,” ujarnya. Sebagai perbandingan, transfer dari pusat untuk Provinsi Jawa Barat, yang memiliki penduduk 44 juta orang pada tahun ini, sebesar Rp 64,32 triliun.

Namun memang perlu ada yang ditingkatkan di Papua, yakni mengenai tata kelola pemerintahan dan soal pengawasan. “Tapi masalahnya, hasilnya perlu ditingkatkan, governance diperbaiki, pengawasan perlu ditingkatkan. Itu yang utama.”

Tim Kajian Pengelolaan Sumber Daya Alam bagi Pembangunan Ekonomi Papua terdiri atas Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai ketua, yang beranggotakan sembilan menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat, serta Deputi I Bidang Monitoring dan Evaluasi Kantor Staf Presiden.

DIKO OKTARA