TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia meminta pemerintah dapat melibatkan pelaku usaha untuk mempertimbangkan kembali penetapan moratorium pembukaan lahan baru tanaman kelapa sawit.
Sekretaris Jenderal GAPKI Togar Sitanggang mempertanyakan apakah kebijakan moratorium tersebut perlu diterapkan atau tidak.
"Perlukan moratorium ini? Alasannya ekonomi dunia sedang melambat sehingga permintaan dari Eropa dan Cina melambat. Tapi di sisi lain, karena kondisi cuaca, pasokan terbatas dan berkurang. Harga bisa melambung tinggi," ujar Togar dalam acara Workshop Gambut untuk Budi Daya Sawit yang Berkelanjutan, Selasa, 26 April 2016.
Togar menyatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan hal tersebut.
Dalam surat, GAPKI memaparkan alasan agar penerapan moratorium perlu dipertimbangkan kembali.
Mengutip data Badan Pusat Statistik, Togar menuturkan nilai ekspor dari kelapa sawit pada 2015 mencapai US$ 18,6 miliar.
Hal tersebut membuktikan bahwa komoditas tersebut menjadi penyumbang devisa terbesar di Indonesia.
"Nilai ekspor sawit sudah melampaui migas, dan sawit menjadi yang paling tinggi. Selain itu, jumlah ekspor tersebut belum termasuk hasil ekspor dari produk oleochemical dan biodiesel," papar Togar.
Kementan Kebut Peraturan Baru soal Peremajaan Sawit Rakyat
6 Maret 2024
Kementan Kebut Peraturan Baru soal Peremajaan Sawit Rakyat
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian atau Kementan Andi Nur Alamsyah menyatakan sedang membahas simplifikasi aturan dan persyaratan perihal peremajaan sawit rakyat atau PSR.
