Ribuan elemen buruh dari berbagai serikat dan paguyuban menggelar aksi damai dalam peringatan Hari Buruh Sedunia di Jalan Malioboro Yogyakarta, 1 Mei 2015. Mereka menyerukan 23 tuntutan terkait isu buruh yang belum tuntas terutama DIY. TEMPO/Pribadi Wicaksono
TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Buruh dan Serikat Pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan siap turun ke jalan menggelar demonstransi pada Hari Buruh Internasional atau May Day yang biasa diperingati pada 1 Mei.
"Sekitar seratusan buruh siap melakukan long march dari Taman Parkir Abu Bakar Ali hingga Titik Nol Kilometer pada peingatan May Day," kata Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY Mimbar Abdullah di Yogyakarta, Senin (25 April 2016).
Mimbar mengatakan ratusan buruh yang akan bergabung dalam aksi tahunan itu terdiri atas perwakilan organisasi buruh dan pekerja di antaranya KSPSI, Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Yogyakarta, Federasi Serikat Pekerja Pariwisata, dan Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia.
Mimbar mengatakan, untuk aksi May Day 2016 tuntutan utama yang akan disuarakan kepada pemerintah mencakup penolakan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Menurut Mimbar konsep pengupahan tersebut terbukti menutup ruang negosiasi perwakilan butuh dalam menentukan upah layak, sebab hanya ditentukan sesuai pertumbuhan ekonomi dan nilai inflasi yang dirilis BPS.
"Kami merasa konsep itu tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak buruh di lapangan," kata dia.
Menurut dia, penghitungan upah buruh sesuai PP Nomor 78 sulit mengikuti kebutuhan riil buruh di lapangan. Seperti pertumbuhan ekonomi yang diklaim membaik seiring penurunan bahan bakar minyak (BBM), menurut dia, pada kenyataannya di lapangan tidak diikuti dengan penurunan harga kebutuhan bahan pokok.
"Apalagi standar Kehidupan Hidup Layak (KHL) juga ditinjau lima tahun sekali, seharusnya bisa setahun sekali," kata dia.
Selain menyampaikan aspirasi mengenai kelayakan upah, menurut Mimbar, aksi juga mengangkat isu soal realisasi pemerintah mengenai pembuatan rumah murah untuk buruh. Rumah murah bagi buruh, menurut Mimbar penting direalisasikan pemerintah sebab dengan gaji buruh saat ini, masih sulit bagi buruh memiliki rumah sendiri di DIY.
"Di beberapa provinsi lain banyak yang telah mulai mencanangkan program rumah murah buruh. Kami harap DIY juga mengikuti," kata dia.
Selain itu, menurut dia, buruh juga akan menuntut penghapusan tenaga alih daya yang tidak sesuai dengan Permenakertrans RI Nomor 19 tahun 2012. "Kami juga meminta agar pemerintah memberikan subsidi pendidikan untuk anak buruh," kata dia.
