Penyelundupan ekspor kayu gelondongan Ebony dan Sonokeling. ANTARA/M Agung Rajasa
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan Uni Eropa sepakat memulai skema lisensi dalam produksi kayu tropis untuk pertama kalinya dalam sejarah. Berdasarkan keterangan resmi dari Komisi Eropa, Sabtu, 23 April 2016, skema lisensi itu bernama Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT).
Pada 21 April 2016 di Brussels, Belgia, Presiden Joko Widodo, Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker, dan Presiden Dewan Eropa Donald Tusk setuju untuk saling bekerja sama mengurangi pembalakan hutan secara liar. Pemerintah dan Uni Eropa pun sepakat mempromosikan perdagangan kayu yang diproduksi secara legal.
Kesepakatan itu pun didasari penilaian bersama bahwa Indonesia telah sepenuhnya siap melaksanakan Indonesia-Uni Eropa Voluntary Partnership Agreement (VPA). Dengan terobosan itu, Indonesia pun menjadi negara pertama yang mengimplementasikan sistem perizinan operasional tersebut.
Komisioner Eropa untuk Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan Karmenu Vella mengatakan Indonesia telah menunjukkan bahwa perdagangan dapat memberikan insentif untuk mengakhiri momok penebangan liar. "Praktek-praktek yang menyebabkan miliaran pendapatan negara hilang akan menimbulkan kerusakan ekosistem yang unik dan memperparah kemiskinan," katanya.
Karmenu pun berujar kesepakatan ini merupakan sinyal bagi pasar yang saat ini masih terdapat kemungkinan mempromosikan manajemen hutan berkelanjutan dengan menggunakan kayu yang diproduksi secara legal.
Skema FLEGT yang didukung Komisi Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa lain, khususnya Inggris, akan memperkuat tata kelola hutan oleh pemerintah dengan adanya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi stakeholder dalam berbagai kebijakan mengenai hutan.
Kesepakatan itu juga akan mendorong perdagangan yang legal, modernisasi, dan formalisasi sektor kehutanan serta meningkatkan praktek-praktek bisnis yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pasar akan kayu legal.
Pada 2002, hanya sekitar 20 persen kayu produksi Indonesia yang legal. Saat ini, lebih dari 90 persen kayu Indonesia dihasilkan dari pabrik dan hutan yang telah diaudit secara independen. Audit itu mencakup lebih dari 20 juta hektare hutan dan lebih dari 1.700 industri kehutanan.
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mendukung kebijakan kementrian perindustrian dan perdagangan serta keuangan untuk melarang ekspor rotan ke luar negeri.
