TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memimpin pertemuan Development Committe yang merupakan acara puncak dari International Monetary Fund-World Bank Spring Meetings di Washington DC, Amerika Serikat, pada 12-18 April lalu. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara, pertemuan itu membahas tentang Forced Displacement and Development.

"Mengenai permasalahan di mana pengungsi kerap dipaksa keluar dari tempat tinggalnya, seperti pengungsi dari Timur Tengah yang mulai masuk ke Eropa dan juga pengungsi akibat bencana alam," ujar Suahasil dalam konferensi persnya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat, 22 April 2016.

Permasalahan itu dinilai telah memengaruhi pembangunan ekonomi dunia dalam jangka pendek. Jika tidak ditangani, keberadaan pengungsi itu akan menjadi pemicu krisis ekonomi dan konflik sosial dalam jangka panjang. "Pertemuan itu digelar untuk membicarakan bagaimana menyikapi hal itu, PBB akan melakukan apa, dan lain sebagainya," kata Suahasil.

Sebagai Ketua Development Committee, menurut Suahasil, Bambang juga memiliki peran yang krusial dalam koordinasi dengan berbagai pemimpin IMF dan juga World Bank. Pemerintah memiliki kesempatan besar dalam memengaruhi stabilitas ekonomi global dan arah kebijakan IMF serta World Bank.

Suahasil pun berkata, terpilihnya Indonesia sebagai Ketua Development Committee menjadikan Indonesia lebih berpengaruh terhadap proses diplomasi ekonomi global. "Sekaligus merupakan kesempatan untuk mendapatkan komitmen-komitmen positif dunia internasional dalam mendukung pembangunan ekonomi kita," katanya.

Dalam lawatannya ke Washington DC, menurut Suahasil, Bambang juga menghadiri pertemuan IMF Committe. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan terbatas bagi negara-negara terpilih untuk membahas perkembangan perekonomian Amerika Serikat dan Eropa yang belum mampu mendongkrak perekonomian negara-negara berkembang.

Bambang pun, kata Suahasil, juga membahas kerjasama dengan pejabat tinggi World Bank, termasuk percepatan pembiayaan program prioritas nasional. World Bank akan fokus dalam pembiayaan infrastruktur, khususnya di sektor energi, transportasi, dan agrobisnis. Ke depannya, pemerintah juga akan membahas implementasi Country Partnership Framework 2016-2020 dengan World Bank.

ANGELINA ANJAR SAWITRI