TEMPO.CO, Jakarta - Provinsi Bengkulu membutuhkan pembangkit listrik yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri serta menghindari pemadaman listrik.
Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti mengatakan provinsi Bengkulu masih kekurangan pasokan listrik. Menurutnya, kebutuhan listrik saat ini pada beban puncak sebesar 258 megawatt (MW), sedangkan kapasitas terpasang hanya 236 MW.
"Ya, kami masih kekurangan listrik. Kita juga harus mengantisipasi pemadaman listrik terjadi," ucapnya saat memberi sambutan dalam penandatanganan nota kesepahaman antara PT Tenaga Listrik Bengkulu dan Pelindo II di Kantor Gubernur Bengkulu, Senin, 18 April 2016.
Ridwan menegaskan saat ini Bengkulu merupakan salah satu daerah krisis listrik di Indonesia. Dia mencontohkan jika musim kemarau datang, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Kabupaten Kepahiang tidak bisa beroperasi. Akibatnya, pemadaman listrik terjadi. Lantas, saat musim hujan tiba di kabupateng seluas 66.500 hektar itu, PLTA bisa beroperasi hanya 50%. Sementara, di Kabupaten Mukomuko layanan listrik belum merata.
"Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus bergerak, kebutuhan industri di Bengkulu mendesak. Banyak daerah di Bengkulu krisis listrik," tutur Ridwan.
Karena itu, dia berharap semakin banyak pembangkit listrik dibangun di Bengkulu. Dengan begitu, listrik mengalir ke semua rumah warga secara merata dan mampu memenuhi kebutuhan industri. Bila listrik cukup, denyut jantung industri di Bengkulu terpantik sehingga memicu gerak perekonomian daerah.
Ridwan juga berharap pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang didirikan PT Tenaga Listrik Bengkulu merupakan proyek tahap I yang berlanjut ke tahap II dan seterusnya.
Pada Senin lalu, Tenaga Listrik Bengkulu (TLB) menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU) dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC untuk memulai kerja sama dalam pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik serta fasilitas pendukung lainnya di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu. PLTU berbahan bakar batu bara itu berkapasitas 2x100 MW. PLTU tersebut merupakan PLTU pertama di tanah Bengkulu.
Dalam perusahaan patungan TLB, PT Intraco Penta Tbk. lewat anak usahanya, yakni PT Inti Daya Perkasa memiliki 30 persen saham, sedangkan Sinohydro Hong Kong (Holding) Limited, anak usaha Power Construction Corporation of China menggenggam 70 persen saham.
"Kami sangat mendorong inisiatif seperti ini. Kalau perlu izin dan hal administrasi, kami dapat memberikannya dengan cepat agar listrik bisa memenuhi seluruh Bengkulu," ujar Ridwan.
