Inpres Penguatan Bappenas Tunggu Jokowi  

Selasa, 19 April 2016 15:41 WIB

Sofyan Djalil. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan upaya penguatan Bappenas terus berjalan. Dia berharap instruksi presiden soal penguatan itu bisa segera ditandatangani Presiden Joko Widodo.

"Untuk penguatan Bappenas, inpres penguatan Bappenas dalam persiapan. Mudah-mudahan Presiden pulang bisa ditandatangani," kata Sofyan setelah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa, 19 Maret 2016. Presiden Jokowi saat ini sedang melakukan kunjungan ke Eropa dan akan kembali ke Tanah Air pada 23 April 2016.

Sofyan mengatakan pertemuan dengan Kalla untuk melaporkan perkembangan Rencana Kerja Pemerintah 2017. Dia juga melaporkan soal Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), yang akan berlangsung mulai Kamis besok di Hotel Bidakara, Jakarta. Acara itu akan digelar selama dua pekan.

Inti penguatan Bappenas, menurut Sofyan, adalah bagaimana membuat Bappenas menjadi sistem integrator dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk program-program pemerintah, terutama yang non-operasional. Bappenas bisa bernegosiasi karena setiap proyek yang diajukan kementerian/lembaga ditanyakan lebih dulu ke Bappenas. "Kalau dulu kan konsepnya let manager manage. Biarkan manajer yang me-manage. Itu kami serahkan dulu sepenuhnya kepada K/L," tuturnya.

Namun, Sofyan menambahkan, setelah sekian tahun pola itu dilakukan, disadari bahwa kalau diserahkan kepada kementerian dan lembaga saja, sinkronisasi proyek pembangunan antar-instansi tidak terjadi. Jadi mungkin saja proyek satu kementerian dan lembaga bagus dari pandangan instansi, tapi untuk tujuan nasional tidak bisa tercapai.

Sofyan mencontohkan, ada proyek waduk yang telah jadi, tapi irigasinya tidak ada. Atau sawah jadi, tapi irigasi tidak ada; pelabuhan jadi, tapi jalan tidak ada; serta pelabuhan jadi, tapi listrik tidak ada. "Itu karena pendekatan sangat sektoral," ucapnya.

Dengan penguatan Bappenas, nantinya perencanaan proyek akan dilakukan bersama di meja bundar antar-kementerian terkait dan daerah. "Dengan begitu, akan lebih tersinkronisasi sehingga tujuan sektor tercapai, tujuan nasional tercapai," katanya.

AMIRULLAH

Berita terkait

Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

8 Februari 2023

Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membuka penyebab rendahnya penurunan angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi

Baca Selengkapnya

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

25 Oktober 2022

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

RUU Daerah Kepulauan ini sangat strategis dalam membangun daerah berciri kepulauan dan pesisir.

Baca Selengkapnya

Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

29 April 2022

Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

Pemerintah memikirkan nasib bangunan pemerintah setelah ibu kota negara pindah ke Penajam Paser Utara. Sudah ada gambaran tentang gedung Bappenas.

Baca Selengkapnya

BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

21 Februari 2022

BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

BRIN tengah mencari cara melembagakan bentuk kerja sama dengan LRI seperti yang telah dilakukan dengan sejumlah universitas.

Baca Selengkapnya

Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

21 Februari 2022

Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

Lembaga riset independen melakukan riset hingga dapat menghasilkan produk pengetahuan, lalu mengadvokasi kepada lembaga pemerintahan agar dapat mendorong pada hasil kebijakan yang inklusif.

Baca Selengkapnya

Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

23 Desember 2021

Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

Konsolidasi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyiapkan pendanaan biru sehingga dapat memperoleh blue bond.

Baca Selengkapnya

Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

23 November 2021

Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

Swakelola Tipe III baru berjalan sejak 2018. Masih banyak pihak ormas dan pemerintah yang belum memahaminya. Sosialisasi penggunaan dan manfaat patut digencarkan.

Baca Selengkapnya

Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

16 Juli 2021

Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat

Baca Selengkapnya

Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

15 Juli 2021

Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

Ada tiga isu yang sangat strategis yakni harmonisasi kewenangan dan kordinasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta harmonisasi Rencana Pengelolaan Perikanan setiap WPP.

Baca Selengkapnya

Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

15 Juli 2021

Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat.

Baca Selengkapnya