Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli dalam Rapat Kerja Pansus Pelindo II di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 29 Oktober 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengaku bangga dan senang karena Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan Blok Masela menggunakan skema pengelolaan kilang gas di darat atau onshore.
"Alhamdulillah, Presiden Jokowi akhirnya memutuskan membangun kilang di darat," kata Rizal seusai acara peluncuran buku Megawati Soekarnoputri di Gedung Arsip Nasional, Jakarta, Rabu, 23 Maret 2016.
Menurut Rizal, keputusan Presiden tersebut sudah sesuai dengan konstitusi. Ia berharap, dalam keputusan lain mengenai sumber daya alam, Jokowi memiliki arah yang sama.
Rizal mengatakan sebenarnya, dalam empat kali rapat terbatas mengenai Blok Masela di Istana, Jokowi sudah berulang kali menekankan ingin menjalankan konstitusi, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat.
Dalam pengarahan di rapat terbatas itu, kata dia, Presiden mengatakan sumber daya alam tidak hanya digunakan untuk sumber devisa, tapi juga harus memiliki industri turunan dan manfaat lain.
Menurut dia, skema offshore atau kilang terapung di laut hanya akan memberikan sumber devisa sebesar US$ 2,52 miliar dolar tiap tahun. Tapi, dengan skema onshore, Rizal mengklaim pemerintah bisa membangun Kota Balikpapan serta membangun industri pupuk dan petrokimia.
"Indonesia bisa dapat US$ 6,5 miliar tiap tahun. Dua kali dari sekadar ekspor LNG kalau di laut," katanya.
Selain itu, Rizal mengklaim bahwa multiplier effect yang akan dihasilkan lebih besar dengan skema tersebut. Ia mencontohkan rakyat di sana dapat menjadi sopir taksi atau membuka restoran.
"Kita akan punya Kota Balikpapan baru, supaya ekonomi di Maluku juga tumbuh," ujarnya. Rizal mengaku mendapat telepon dari banyak warga Maluku yang bangga karena Presiden memilih skema onshore.
