TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi tentang Badan Pengusahaan Batam di kantor Kemenko Perekonomian pada Kamis, 10 Maret 2016.
Turut hadir dalam rapat ini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Mereka mendatangi kantor Menko Perekonomian yang terletak di dekat Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada sore ini secara terpisah. Yang pertama kali datang adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, yang enggan menjawab pertanyaan para wartawan. "Nanti ya," kata Pramono.
Selang beberapa saat, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga enggan berkomentar soal rakor yang dilaksanakan sore ini. Setelah Tjahjo, datanglah Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menggunakan mobil warna hitam dengan plat nomor 1-00 berlambang Polri.
Pemerintah sebelumnya berencana membubarkan Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai pemegang otoritas kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas di Batam dan menggantinya dengan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus untuk mengelola Kepulauan Batam.
Dari informasi yang beredar, nantinya landasan hukum pengaturan kawasan Batam akan diatur dalam peraturan presiden. Keputusan tentang pengelolaan kawasan itu diperkirakan akan diputuskan pada hari ini.
Pembangunan BLK di Kawasan Industri Batam karena belum ada satupun kawasan industri yang memiliki BLK Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) milik Kemnaker.
Beleid baru tersebut tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Free Trade Zone (kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas) Batam, Bintan, dan Karimun.
Yamin meminta pemerintah mewaspadai berlakunya perjanjian Asean-Cina FTA ini. Maksudnya adalah Indonesia harus memproduksi barang yang bisa mengimbangi produk Cina itu, sehingga ada keseimbangan. " Bila tidak , bahaya!" kata Yamin.
Hadapi FTA, DPD Desak Pemerintah Berikan Bunga Rendah
8 Januari 2010
Hadapi FTA, DPD Desak Pemerintah Berikan Bunga Rendah
Pemerintah, kata mantan model era '70 itu, harus memberikan bunga rendah hingga 6 persen kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang saat ini masih kesulitan mendapatkan pinjaman.
