Dicurigai Jual Beli Izin, Pengembang Listrik Akan Diperiksa

Reporter

Rabu, 9 Maret 2016 15:46 WIB

Menteri ESDM Sudirman Said memberikan keterangan pers sebelum dibukanya Bali Clean Energy Forum 2016 di Nusa Dua, Bali, 11 Februari 2016. TEMPO/Johannes P. Christo

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana memeriksa perusahaan pengembang listrik(independent power producer/IPP) tenaga mikrohidro pada tahun ini. Ada dugaan beberapa pengembang melakukan praktek jual beli izin usaha pengadaan tenaga listrik(IUPTL) untuk kepentingan pribadi.

"Secara khusus akan ada due dilligence(uji tuntas) mengenai mikrohidro supaya pemiliknya betul-betul sesuai yang diatur," ujar Menteri ESDM Sudirman Said di kantor DPR, Selasa malam lalu, 8 Maret 2016.

Dugaan mencuat dari laporan masyarakat ke anggota Komisi VII DPR Mulyadi. Pengembang ini, kata Mulyadi, hanya berniat memperdagangkan izin, bukan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM).

Muliadi juga mengadukan adanya perusahaan yang memegang pengelolaan 10 unit PLTM. Kasus ini tidak bisa dibenarkan karena akan ada kelebihan pembayaran tenaga listrik yang dibayarkan oleh negara.

"Mereka hanya bermodal kertas saja. Di daerah pemilihan saya ada yang seperti itu," ujar Mulyadi dalam rapat kerja bersama Menteri ESDM.

Baca Juga: Pemerintah Akan Subsidi Program Indonesia Terang

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Rida Mulyana berjanji segera melakukan pengujian. Rida mengatakan izin tersebut terbit sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015.

Aturan ini mensyaratkan kewenangan pemberian izin hanya pada Kementerian ESDM. Sementara sebelum aturan ini berlaku, izin PLTM berada di pemerintah kabupaten kota dan provinsi.

Untuk langkah pertama, Kementerian bakal berkoordinasi dengan PT PLN(Persero) untuk mendata seluruh izin PLTM. Laporan sementara, kata Rida, ada 250 izin yang bakal diperiksa.

Jika praktek ini benar adanya, Rida menjanjikan sanksi berupa pencabutan izin. Tetapi penegakannya bakal kembali ke pemerintah daerah selaku penerbit konsesi tersebut. "Kami tidak punya hak karena izinnya dari sana."

Baca: Promosi Wisata, RI Ikut Festival Budaya Dunia di India

Dia menjamin aturan pengembangan listrik mikrohidro saat ini menutup celah praktek lancung tersebut. Sebab, aturan mensyaratkan batas waktu untuk setiap tahap pembangunan. Jika batas waktu dilanggar, izin PLTM bisa dicabut dan perusahaannya masuk daftar hitam Kementerian.

Rida mencatat sudah ada 175 perusahaan yang mendaftar pasca aturan PLTM baru berlaku. Semuanya, menurut dia, menaati peraturan yang berlaku.


ROBBY IRFANY

Berita terkait

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

1 hari lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

Sudirman Said Ajak Para Tokoh Bersatu Selesaikan Tantangan Pasca Pilpres 2024

13 hari lalu

Sudirman Said Ajak Para Tokoh Bersatu Selesaikan Tantangan Pasca Pilpres 2024

Setelah semua proses pilpres 2024 dan sidang sengketa di MK berakhir, kata dia, penting bagi para tokoh bangsa untuk berkumpul guna merumuskan solusi.

Baca Selengkapnya

Letusan Gunung Ruang Rusak Fasilitas Pemantau Kegempaan, Alat Apa Saja yang Dipasang?

15 hari lalu

Letusan Gunung Ruang Rusak Fasilitas Pemantau Kegempaan, Alat Apa Saja yang Dipasang?

Erupsi Gunung Ruang sempat merusak alat pemantau aktivitas vulkanik. Gunung tak teramati hingga adanya peralatan pengganti.

Baca Selengkapnya

Sudirman Said: Korupsi Merajalela dan KPK Dilumpuhkan di Era Jokowi

55 hari lalu

Sudirman Said: Korupsi Merajalela dan KPK Dilumpuhkan di Era Jokowi

TImnas Amin menyinggung masalah-masalah yang terjadi selama pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baca Selengkapnya

Sudirman Said: Semua Cara Perlu Dilakukan untuk Buktikan Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

55 hari lalu

Sudirman Said: Semua Cara Perlu Dilakukan untuk Buktikan Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Cara konvensional maupun cara baru bisa dilakukan untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 menurut Sudirman Said.

Baca Selengkapnya

Kata Politikus Golkar soal Isu Prabowo-Gibran Siapkan Skenario Rangkul Hampir Semua Partai

3 Maret 2024

Kata Politikus Golkar soal Isu Prabowo-Gibran Siapkan Skenario Rangkul Hampir Semua Partai

Politikus Golkar Erwin Aksa mengomentari pernyataan Sudirman Said, soal ada skenario untuk menggabungkan banyak partai politik ke dalam pemerintahan

Baca Selengkapnya

Peringatan, Erupsi Gunung Semeru dan Marapi Siaga III

2 Maret 2024

Peringatan, Erupsi Gunung Semeru dan Marapi Siaga III

MAGMA Indonesia memperingatkan adanya Erupsi Gunung Semeru dan Marapi. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas pada radius 5 kilometer.

Baca Selengkapnya

Guru Besar Kritik Jokowi, Sudirman Said: Suara Mereka Murni untuk Selamatkan Bangsa

7 Februari 2024

Guru Besar Kritik Jokowi, Sudirman Said: Suara Mereka Murni untuk Selamatkan Bangsa

Sudirman Said merespons munculnya ancaman kepada sejumlah rektor dan guru besar setelah melayangkan petisi kepada Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Alumni Unej Serukan Gerakan Pemurnian Nasional

5 Februari 2024

Alumni Unej Serukan Gerakan Pemurnian Nasional

Forum Alumni Universitas Jember (Unej) untuk Perubahan mengkritik keberpihakan penyelenggara negara dalam pemilihan presiden.

Baca Selengkapnya

Sudirman Said: Anies Baswedan Kuasai Semua Isu Debat Terakhir

4 Februari 2024

Sudirman Said: Anies Baswedan Kuasai Semua Isu Debat Terakhir

Executive Co-Captain Timnas AMIN Sudirman Said menyebut Anies Baswedan sudah sangat menguasai tema debat capes terakhir.

Baca Selengkapnya