Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Thomas Lembong menargetkan perundingan tahap I perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement dengan Uni Eropa rampung tahun ini. Perundingan tahap I yang dinamakan scooping itu akan membahas ruang lingkup apa saja yang akan dinegosiasikan.
"Saya kira scooping harus tuntas tahun ini sehingga negosiasi formal bisa dimulai tahun ini," ujar Thomas seusai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Maret 2016.
Thomas berujar Presiden Joko Widodo memberi waktu kepadanya untuk menyelesaikan perjanjian yang dinamai Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) itu dalam waktu dua tahun. "Dua tahun sejak sidang kabinet. Tinggal sekitar satu setengah tahun lagi," katanya.
Saat ini, rapat koordinasi membahas perjanjian tersebut gencar dilakukan menteri-menteri terkait. Rapat koordinasi perlu dilakukan agar terbentuk kesamaan pemikiran dalam kabinet mengingat Jokowi akan melawat ke beberapa negara di Eropa pada April mendatang.
"Tentu salah satunya dialog dan negosiasi soal CEPA antara Uni Eropa dan Indonesia," kata Thomas. Untuk itu, saat ini Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution tengah mengumpulkan masukan dari kementerian-kementerian terkait. "Tidak hanya menyampaikan permintaan dari Uni Eropa saja, tapi juga apa yang mau kita minta."
Saat ini, Indonesia tengah melakukan renegosiasi terkait dengan perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement dengan Uni Eropa (EU FTA). Perjanjian yang dinamakan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) itu bertujuan membebaskan tarif bea masuk berbagai komoditas ke negara-negara di Eropa.
Negosiasi tersebut kembali dilakukan karena produk-produk Indonesia, khususnya produk-produk pertanian, masih dikenakan bea masuk dengan tarif yang cukup tinggi, yakni 8-12 persen. Namun pemerintah masih menghitung keuntungan serta kerugian yang akan diterima Indonesia jika menjalin kerja sama perdagangan bebas dengan Uni Eropa.
Darmin menilai terdapat beberapa permintaan Uni Eropa yang memberatkan Indonesia. Permintaan pembebasan bea masuk sebesar 95 persen pos tarif dianggap dapat memukul industri dalam negeri. Selain itu, Uni Eropa meminta penghapusan bea keluar.
