Gubernur Aher Lebih Selektif Keluarkan Izin Pertambangan

Reporter

Editor

Saroh mutaya

Selasa, 1 Maret 2016 23:03 WIB

Buku berjudul "Buka-bukaan Dunia Tambang" yang diluncurkan oleh PT Newmont Nusa Tenggara di Gandaria City, Jakarta, 11 Februari 2016. Tempo/Rezki Alvionitasari.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan selektif meloloskan perizinan tambang untuk galian C di seluruh kabupaten/kota.


Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan rencana ini dilandasi niat pihaknya menertibkan seluruh tambang mineral dan energi yang ada di provinsi tersebut, baik pengusaha kecil, sedang, besar hingga tambang perorangan.


“Penertiban tersebut dilakukan karena pengelolaan izin dan penataan tambang mineral atau galian C diserahkan ke pemerintah provinsi yang sebelumnya proses izin tersebut di tingkat pemerintah kabupaten/kota,” katanya, Selasa (1 Maret 2016).


Menurutnya, saat ini memang banyak tambang khususnya galian C yang memang menyalahi aturan, misalnya lahan tambang yang tidak sesuai dengan izin atau melebar,


kemudian daerah konservasi yang malah ditambang, padahal sudah jelas-jelas tidak boleh. "Hampir di semua daerah di Jawa Barat yang daerahnya ada tambang itu melanggar, kami sudah dua tahun ke belakang sudah melakukan penataan dan penertiban," katanya.


Advertising
Advertising

Tambang yang menyalahi aturan atau beroperasi tidak sesuai dengan ijin pihak menutup tambang tersebut hingga izin dan operasinya sesuai dengan aturan yang ada.


"Kami tidak akan membuka lagi hingga ijinnya diurus kembali sampai benar, salah satunya adalah tambang pasir besi kami tutup sementara hingga ijinnya benar, banyak sekali kesalahan dari pengusaha pasir besi, hingga mereka juga menunggak retribusi," katanya.


Pada 2017, 100% seluruh pengelolaan galian C ditangani oleh provinsi, saat ini izin perpanjangan dan pembuatan izin sudah dilakukan di Provinsi, dan penaataan galian C Provinsi sudah dilakukan dua tahun ke belakang.


"Kita juga akan pantau terus semua galian C yang ada saat ini, termasuk yang izin beberapa waktu lalu dari semua daerah saya terima masih banyak masih belum benar, kami tidak berikan izin untuk mereka persayaratan masih salah," ujarnya.


Sementara itu, meski terjadi pengetatan pemberian izin, para pengusaha yang mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Jabar belum meredup.


Kabid Perizinan dan Pelayanan BPMPT Jabar Achmad Husen mengatakan animo pengusaha mengajukan izin tambang di sejumlah daerah yang memiliki potensi tambang masih ada. "Animonya masih baik, kami masih menerima pengajuan izin sejak tahun lalu. Jadi tambang masih prospektif meski sekarang tren pasar lagi turun," katanya.



BISNIS

Berita terkait

Pengelola Blok Rokan Belum Dipastikan

15 Juni 2017

Pengelola Blok Rokan Belum Dipastikan

Pemerintah masih melakukan evaluasi pengelolaan blok rokan.

Baca Selengkapnya

Freeport Jajaki Kesepakatan Pertambangan Baru Dengan RI

9 Juni 2017

Freeport Jajaki Kesepakatan Pertambangan Baru Dengan RI

Freeport-McMoran Inc. mengaku tengah menjajaki kesepakatan pertambangan baru dengan Pemerintah Indonesia di Grasberg tahun ini.

Baca Selengkapnya

Menteri Jonan: Hasil Bumi Aset Negara, Bukan Aset Perusahaan

12 April 2017

Menteri Jonan: Hasil Bumi Aset Negara, Bukan Aset Perusahaan

Jonan mengatakan perusahaan tambang harus bisa berlaku fair
dengan tidak menjadikan cadangan sisa hasil bumi untuk
menaikkan harga jual perusahaan.

Baca Selengkapnya

Amendemen Kontrak Blok Mahakam Diteken

25 Oktober 2016

Amendemen Kontrak Blok Mahakam Diteken

Pertamina bisa segera menanamkan modal di Blok Mahakam.

Baca Selengkapnya

Pengadilan Menangkan Gugatan Soal Izin Tambang di Kutai  

25 Mei 2016

Pengadilan Menangkan Gugatan Soal Izin Tambang di Kutai  

PTUN sudah mengabulkan pelaksanaan eksekusi atas putusan Komisi Informasi.

Baca Selengkapnya

Dinas Pertambangan NTB Usulkan 105 Izin Tambang Dicabut

29 April 2016

Dinas Pertambangan NTB Usulkan 105 Izin Tambang Dicabut

Rakyat penambang batuan bakal ditertibkan karena bukan lagi murni untuk kepentingan menambah penghasilan tapi didukung pemodal

Baca Selengkapnya

Jawa Barat Tunda Izin Eksplorasi Tambang

4 Januari 2016

Jawa Barat Tunda Izin Eksplorasi Tambang

Eksploitasi pertambangan ditangguhkan sementara waktu.

Baca Selengkapnya

Total Terancam Kehilangan Saham Blok Mahakam  

14 November 2015

Total Terancam Kehilangan Saham Blok Mahakam  

PT Pertamina (persero) mendesak Total E&P Indonesia dan Inpex segera menyetujui besaran pembagian saham yang diputuskan pemerintah.

Baca Selengkapnya

Menteri ESDM Optimistis Freeport Bawa Dampak Positif

10 Oktober 2015

Menteri ESDM Optimistis Freeport Bawa Dampak Positif

Kesepakatan rencana investasi PT Freeport Indonesia dengan pemerintah akan memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Jawab Tuduhan Rizal Ramli, Freeport Beberkan Royalti ke RI

9 Oktober 2015

Jawab Tuduhan Rizal Ramli, Freeport Beberkan Royalti ke RI

Sesuai dengan amandemen kontrak karya yang dilakukan antara RI dan Freeport, besaran royalti mengalami kenaikan sejak 2014.

Baca Selengkapnya