TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian, Andi Sulaiman, meluncurkan produk beras berlabel Beras Premium 7.500 sebagai upaya untuk memotong rantai distribusi yang terlalu panjang.

Peluncuran Beras Premium 7.500 itu dilakukan Sulaiman, saat panen raya bersama Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Mulyono, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji, dan sejumlah pejabat lain di Desa Mernek, Kecamatan Maos, Cilacap, Jawa Tengah, Senin (29 Februari 2016).

Saat ditemui wartawan usai kegiatan, Sulaiman mengatakan, Beras Premium 7.500 dibeli dari petani dengan harga yang wajar dan selanjutnya dijual ke konsumen dengan harga lebih murah.

"Artinya, membentuk pasar baru karena memotong rantai pasar yang terlalu panjang," katanya.

Menurut dia, beras tersebut dibeli dari petani dengan harga Rp4.000 per kilogram dalam bentuk gabah dan dijual dalam bentuk beras premium dengan harga saat ini sebesar Rp7.500 per kilogram.

Kendati demikian, dia mengakui ke depan, tidak menutup kemungkinan harga beras premium itu naik. "Bisa naik sedikit yang penting di bawah Rp8.000/kg," katanya.

Terkait distribusi Beras Premium 7.500, Sulaiman mengatakan, Kementerian Pertahanan telah menyiapkan 1.000 toko tani dan provinsi yang menjadi sentra produksi beras.

Menurut dia, hadirnya Beras Premium 7.500 itu juga sebagai upaya untuk stabilisasi harga.

"Kita lihat sekarang harganya sudah stabil, kisaran Rp7.500-Rp8.000. Kita jalan terus," katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Gardjita Budi, mengatakan, gabah yang dijadikan sebagai Beras Premium 7.500 itu dibeli dari petani dengan harga di atas harga pembelian pemerintah (HPP) sehingga petani harus untung.

Selanjutnya, kata dia, gabah tersebut diolah dan dijual ke toko tani yang merupakan mitra petani.

"Syaratnya, toko tani itu menjual kepada rakyat enggak boleh nyusahin. Sekarang harganya Rp7.500/kg yang konon katanya Rp8.800-Rp9.000/kg," katanya.

Menurut dia, toko tani bisa menjual beras premium itu dengan harga Rp7.500/kg karena rangkaiannya dipotong. Pihaknya mendapat subsidi adalah gabungan kelompok tani (gapoktan) bukan toko tani.

"Subsidinya berupa peralatan dan mesin, pengemasannya, transportasinya, sehingga mereka bisa menghasilkan padi dengan harga yang bisa berkompetisi," jelasnya.

Menurut dia, pihaknya pada 2016 menargetkan sebanyak 1.000 toko tani sedangkan pada 2015 sudah ada 150-an namun baru uji coba.

"Saya enggak pakai anggaran, kerja sama dengan Bulog 2015 tapi memang tergantung dari pasokan Bulog," katanya.

BISNIS