TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengemukakan rencana kerja sama sektor minyak dan gas bumi dengan Iran menemui titik terang. Kesepakatan dikebut pascapencabutan sanksi ekonomi awal tahun lalu.
"Ada 9-10 peluang kerja sama yang bisa di-eksplore lebih jauh," ujar Menteri Energi Sudirman Said di hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu, 24 Februari 2016.
Kerja sama dibicarakan dalam pertemuan antara Kementerian Energi dan delegasi Iran di Bogor kemarin. Badan usaha lokal seperti PT Pertamina (Persero), PT PGN (Persero) Tbk, dan PT Medco Energi Internasional Tbk juga diundang. Perusahaan migas milik pemerintah Iran juga turut menghadiri pertemuan.
Namun, Iran meminta syarat kepada Indonesia agar membangun bank di sana. Tujuannya untuk kemudahan pembayaran. Terkait dengan ini, Sudirman mengatakan presiden sudah mengimbau Bank Indonesia untuk menindaklanjuti permintaan Iran.
Di sektor hulu migas, Iran bakal memasok minyak mentah dan kondensat ke kilang domestik. Direktur Jenderal Minyak dan Gas I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan Iran memiliki beragam jenis minyak yang cocok untuk kilang yang dikelola Pertamina, seperti Balongan dan Cilacap.
Indonesia juga bakal meminta Iran menyuplai gas LPG. Di ranah pengolahan, Wiratmaja juga meminta Iran menanam modal dalam pembangunan kilang. Pemerintah memang sedang mencari mitra pembangunan Kilang Arun di Aceh dan Kilang Bontang di Kalimantan Timur.
Sebaliknya, Iran juga mengundang perusahaan Indonesia untuk mengembangkan 29 blok migas di sana. Wiratmaja berujar, tawaran ini adalah peluang mengingat Pertamina dan PGN berpengalaman mengelola blok migas di luar negeri.
Kerja sama juga terkait dengan rencana investasi pupuk dan industri petrokimia lainnya di Iran. "Mereka kan cadangannya banyak sekali. Produksi mereka bisa ekspor banyak sekali," ungkap Wiratmaja.
ROBBY IRFANY
Berita terkait
Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi
3 hari lalu
Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaIndonesia - Iran Jalin Kerjasama Teknologi Pertanian
6 hari lalu
Iran akan mendorong pertukaran ekspor impor pada subsektor hortikultura khususnya yang berkaitan dengan buah-buahan
Baca SelengkapnyaSudirman Said Ajak Para Tokoh Bersatu Selesaikan Tantangan Pasca Pilpres 2024
15 hari lalu
Setelah semua proses pilpres 2024 dan sidang sengketa di MK berakhir, kata dia, penting bagi para tokoh bangsa untuk berkumpul guna merumuskan solusi.
Baca SelengkapnyaLetusan Gunung Ruang Rusak Fasilitas Pemantau Kegempaan, Alat Apa Saja yang Dipasang?
18 hari lalu
Erupsi Gunung Ruang sempat merusak alat pemantau aktivitas vulkanik. Gunung tak teramati hingga adanya peralatan pengganti.
Baca SelengkapnyaSudirman Said: Korupsi Merajalela dan KPK Dilumpuhkan di Era Jokowi
57 hari lalu
TImnas Amin menyinggung masalah-masalah yang terjadi selama pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Baca SelengkapnyaSudirman Said: Semua Cara Perlu Dilakukan untuk Buktikan Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
57 hari lalu
Cara konvensional maupun cara baru bisa dilakukan untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 menurut Sudirman Said.
Baca SelengkapnyaKata Politikus Golkar soal Isu Prabowo-Gibran Siapkan Skenario Rangkul Hampir Semua Partai
3 Maret 2024
Politikus Golkar Erwin Aksa mengomentari pernyataan Sudirman Said, soal ada skenario untuk menggabungkan banyak partai politik ke dalam pemerintahan
Baca SelengkapnyaPeringatan, Erupsi Gunung Semeru dan Marapi Siaga III
2 Maret 2024
MAGMA Indonesia memperingatkan adanya Erupsi Gunung Semeru dan Marapi. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas pada radius 5 kilometer.
Baca SelengkapnyaGuru Besar Kritik Jokowi, Sudirman Said: Suara Mereka Murni untuk Selamatkan Bangsa
7 Februari 2024
Sudirman Said merespons munculnya ancaman kepada sejumlah rektor dan guru besar setelah melayangkan petisi kepada Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaAlumni Unej Serukan Gerakan Pemurnian Nasional
5 Februari 2024
Forum Alumni Universitas Jember (Unej) untuk Perubahan mengkritik keberpihakan penyelenggara negara dalam pemilihan presiden.
Baca Selengkapnya