TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menginginkan Perum Badan Urusan Logistik dapat lebih agresif dalam upaya stabilisasi harga beras guna mencegah peningkatan jumlah kemiskinan.

"Karena setiap kenaikan 5 persen harga beras, ada sekitar satu juta masyarakat yang masuk katagori miskin," kata Deputi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdalifah Machmud di Yogyakarta, Selasa (23 Februari 2016).

Dalam seminar nasional "Desain Kebijakan Perberasan Dalam Rangka Mendorong Peningkatan Produksi Padi, Daya Saing Usaha Tani Padi dan Kesejahteran Petani", Musdalifah mengatakan Badan Urusan Logistik (Bulog) harus siap sedia melakukan operasi pasar (OP) ketika menghadapi gejolak harga beras di masyarakat.

Sementra itu, menurut dia, sekitar 30 persen pendapatan masyarakat miskin di Indonesia adalah untuk membeli beras, sehingga dengan persentase tersebut kenaikan harga beras mencapai Rp1.000 per kilogram saja, mereka bisa dikatakan terpuruk.

Begitu juga ketika harga beli beras di kalangan petani rendah, menurut dia, Bulog juga harus segera hadir dengan membeli seluruh beras petani dengan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp7.300 per kilogram. "Di sisi lain petani yang juga kami katagorikan masyarakat rentan juga tidak boleh merugi," kata dia.

Untuk meningkatkan daya saing serta kemampuan peran Bulog tersebut, menurut Musdalifah, pemerintah telah menyiapkan penjaminan kredit khusus serta subsidi untuk Bulog. "Untuk meningkatkan kemampuan beli maka akan ada penjaminan khusus untuk Bulog," kata dia.

Selain beras, menurut Musdalifah, tugas Bulog juga akan diperluas untuk melakukan stabilisasi harga jagung dan kedelai. Sebelumnya peemrintah akan memperluas peran Bulog untuk menangani gejolak 11 komoditas selain beras, namun akhirnya dikerucutkan hanya tiga komoditas tersebut.

"Kami utamakan tiga komoditas dulu karena kami harus mempertimbangkan jumlah sumberdaya manusia (SDM) dan kapasitasnya," kata dia.

Sementara itu, Kepala Bulog Divisi Regional DIY Sugit Tedjo Mulyono mengaku selalu siap membeli beras atau gabah petani meski saat ini panen belum merata.

"Sepanjang ada yang panen dan mau menjual dengan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp3.700 per kilogram kami akan siap membeli," kata dia.

Di sisi lain, kata Sugit, pihaknya juga telah berulang kali meminta seluruh elemen masyarakat melalui media apabila menemukan gejolak harga beras di wilayahnya agar segera dilaporkan ke Kantor Bulog DIY. "Siapapun bisa melaporkan maka kami akan datang menggelar OP beras," kata dia.

ANTARA