Baru Dilantik, Ini Kata Agus Susanto Soal Gaji Direktur BPJS

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 23 Februari 2016 21:41 WIB

Petugas melayani warga di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sulsel, 1 Juli 2015. BPJS akhirnya secara resmi beroperasi penuh mulai 1 Juli 2015, yang ditandai dengan tambahan program Jaminan Pensiun. TEMPO/Hariandi Hafid

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Agus Susanto kaget saat ditanya tentang gajinya yang di atas Rp 100 juta. "Saya malah terkejut itu. Terus terang saya belum tahu besarannya seperti apa," kata Agus di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 23 Februari 2016.

Agus yang sebelumnya bekerja sebagai bankir di CIMB Niaga mengatakan dia akan mengkaji ulang besaran gaji yang pas bagi jajaran direksi. Ia enggan menilai apakah gaji direksi saat ini dianggap terlalu besar atau kecil. "Kami akan kaji bersama-sama," katanya.

Tahun lalu wacana kenaikan gaji Direktur BPJS dari sebelumnya sebesar Rp 120 juta per bulan menjadi Rp 530 juta sempat menuai protes. Wacana itu muncul saat pemerintah tengah membuka seleksi calon direksi dan calon Dewan Pengawas BPJS. Namun kabar kenaikan gaji itu langsung dibantah Dirut BPJS sebelumnya, Elvyn G. Masassya. Menurut dia, gaji direksi BPJS masih sama dengan direksi PT Jamsostek.

Usai dilantik Presiden Joko Widodo, Agus menjelaskan dirinya sudah bergelut selama 25 tahun di perbankan dan pasar modal. Sebelum resmi menjabat Direktur Utama BPJS, Agus diberi kepercayaan sebagai Senior Vice President Bank CIMB Niaga. Pria berusia 52 tahun itu juga pernah berpartisipasi aktif bersama Self-Regulatory Organization (organisasi regulator mandiri) dan regulator pasar modal seperti Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Langkah pertama yang akan dilakukan jajaran direksi baru, Agus menambahkan, ialah melihat peta jalan program BPJS. Selain meneruskan program yang sudah ada, ia berharap di masa mendatang BPJS mesti bisa lebih inovatif. "Manfaatnya tidak hanya buat peserta tapi juga pertumbuhan ekonomi," ucapnya.

Dengan pengalamannya sebagai bankir dan mengerti tentang pasar modal, Agus ingin mengoptimalkan imbal hasil yang maksimal bagi BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai langkah awal ia akan mempelajari komposisi dari portofolio efek. BPJS bisa memaksimalkan kapasitas portofolio yang dimiliki untuk mendorong penciptaan lapangan kerja. "Kami akan lihat di sektor mana yang akan memberi imbal hasil maksimal," kata dia.

ADITYA BUDIMAN

Berita terkait

Gibran Bakal Evaluasi KIS dan KIP Agar Lebih Tepat Sasaran

12 hari lalu

Gibran Bakal Evaluasi KIS dan KIP Agar Lebih Tepat Sasaran

Gibran Rakabuming Raka menyebut akan mengevaluasi program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar lebih tepat sasaran.

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Jadi Syarat Buat SKCK Mulai 1 Maret 2024, Begini Prosedurnya

29 Februari 2024

BPJS Kesehatan Jadi Syarat Buat SKCK Mulai 1 Maret 2024, Begini Prosedurnya

Untuk membuat SKCK, masyarakat kini wajib menjadi peserta program JKN BPJS Kesehatan per 1 Maret 2024. Bagaimana prosedurnya?

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Ada 267 Juta Peserta BPJS Kesehatan: Kalau Sakit Ringan ke Puskesmas Saja

24 Januari 2024

Jokowi Sebut Ada 267 Juta Peserta BPJS Kesehatan: Kalau Sakit Ringan ke Puskesmas Saja

Presiden Jokowi menyebutkan sebanyak 267 juta masyarakat Indonesia memiliki kartu BPJS Kesehatan yang juga melayani pasien dengan penyakit berat.

Baca Selengkapnya

Jokowi Klaim di Indonesia Warga Berobat Tak Dipungut Biaya

23 Januari 2024

Jokowi Klaim di Indonesia Warga Berobat Tak Dipungut Biaya

Presiden Jokowi mengharapkan BPJS kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat dapat bermanfaat bagi warga Indonesia.

Baca Selengkapnya

Cara Mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang Hilang

21 Desember 2023

Cara Mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang Hilang

Begini cara mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang hilang.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Memainkan Program Kartu-kartu Persis Jurus Jokowi

20 Desember 2023

Prabowo-Gibran Memainkan Program Kartu-kartu Persis Jurus Jokowi

Saat konteastasi Pemilu 2014 dan 2019, Jokowi sodorkan kartu-kartu untuk masyarakat. Berikut kartu-kartu serupa ditawarkan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

JKN-KIS dan BPJS, Perbedaan Serta Cara Daftarnya

1 Juni 2023

JKN-KIS dan BPJS, Perbedaan Serta Cara Daftarnya

Berikut ini perbedaan antara JKN-KIS dan BPJS, dalam artikel ini juga menjelaskan bagaimana cara daftar program jaminan kesehatan tersebut.

Baca Selengkapnya

Tingkat Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Terus Meningkat dalam 3 Bulan Terakhir

8 Desember 2022

Tingkat Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Terus Meningkat dalam 3 Bulan Terakhir

Progam bantuan yang digelontokan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendongkrak tingkat kepuasan publik.

Baca Selengkapnya

Pendaftar PPDB Depok Lampaui Kuota, Orang Tua Kecewa Anak Tidak Diterima SMP Negeri

30 Juni 2022

Pendaftar PPDB Depok Lampaui Kuota, Orang Tua Kecewa Anak Tidak Diterima SMP Negeri

DKR Depok banyak mendapat laporan soal PPDB, Dinas Pendidikan tidak mengakomodir peserta Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI),

Baca Selengkapnya

Alasan BPJS Kesehatan Buka Data Kartu Indonesia Sehat ke Pemda

9 Juli 2020

Alasan BPJS Kesehatan Buka Data Kartu Indonesia Sehat ke Pemda

BPJS Kesehatan membuka akses dashboard Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke pemerintah daerah untuk mengolah data dan informasi KIS peserta JKN.

Baca Selengkapnya