Dua anggota Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus (kiri) dan Aidul Fitriciada Azhari (kedua dari kiri) mengucapkan sumpah jabatan pada acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, 12 Februari 2016. Presiden Jokowi juga melantik dua anggota Komisi Yudisial dan sembilan anggota Ombudsman. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR, Fadhlullah menyatakan siap memperjuangkan penambahan anggaran untuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).
"Saya bersama dengan anggota DPR asal Aceh lainnya akan bekerja optimal agar anggarannya dapat ditingkatkan di masa mendatang," katanya dihubungi di Banda Aceh, Senin, 22 Februari 2016.
Menurut dia ketersediaan anggaran yang memadai akan mampu mengoptimalkan pembangunan di daerah setempat.
"Kami yakin Sabang akan menjadi lokomotif ekonomi di provinsi ujung paling barat ini," kata Politisi Gerindra tersebut.
Fadhlullah yang akrab di sapa Dek Fad itu mengatakan salah satu potensi yang dimiliki daerah tersebut adalah sektor pariwisata.
"Sabang menyimpan banyak lokasi wisata yang menjadi magnet untuk menarik banyak tamu dalam dan luar negeri," katanya.
Karena itu pihaknya akan bekerja optimal agar alokasi anggaran yang dialokasikan untuk menunjang pembangunan kawasan tersebut dapat bertambah dan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan menyejahterakan masyarakat.
Ia menyebutkan anggaran BPKS yang dianggarkan pada tahun 2015 sebesar Rp246,5 miliar dan pada tahun 2016 sebesar Rp261,3 miliar.
"Kami juga berharap penggelola BPKS juga dapat mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk kemajuan Sabang," demikian Dek Fad.
Wamenkeu Suahasil Nazara Soroti 3 Faktor Penting dalam Ekonomi RI, Suku Bunga hingga Kurs Rupiah
1 hari lalu
Wamenkeu Suahasil Nazara Soroti 3 Faktor Penting dalam Ekonomi RI, Suku Bunga hingga Kurs Rupiah
Wamenkeu Suahasil Nazara menyoroti tiga faktor yang menjadi perhatian dalam perekonomian Indonesia saat ini. Mulai dari suku bunga yang tinggi, harga komoditas, hingga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
