TEMPO Interaktif, Jakarta:Usulan pencabutan blanket guarantee (penjaminan dari pemerintah) belum bisa diberlakukan sampai lembaga penjamin simpanan didirikan. Demikian diungkapkan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin di Masjid BI Jumat (12/4) siang, menanggapi usulan pencabutan blanket guarantee oleh Direktur Direktorat Pengawasan Bank Indonesia Siti Fadjriah karena dinilai menimbulkan moral hazard (aji mumpung). “Kalau sudah ada alternatif jaminan, ya boleh saja, tapi sekarang kan belum ada,” ujar Syahril. Menurutnya, sebelum pencabutan itu dilakukan harus dilihat dulu keamanannya bagi deposan karena penjaminan merupakan unsur yang membuat aman deposan menyimpan dananya di bank. Ia menekankan sebelum dilakukan perubahan itui, lembaga penjaminan harus beroperasi secara baik. Bila tidak, perlu dipikirkan apakah deposan akan tetap menyimpan dananya di bank. Selama belum ada lembaga penjamin dipastikan para deposan enggan menyimpan dananya. Seperti diketahui Siti Fadjriah mengusulkan pencabutan blanket guarantee ini karena lebih menimbulkan moral hazard. Ia beralasan meski krisis ekonomi Indonesia belum selesai namun justru deposito perbankan meningkat karena perusahaan lebih suka menyimpan uangnya di bank dari pada digunakan usaha. Pertimbangan para deposan adalah selain dananya lebih aman karena adanya blanket guarantee, penyimpanan dalam bentuk deposito juga menguntungkan. Ketika itu Siti juga menekankan meski bank-bank di Indonesia telah direstrukturisasi namun kondisi kinerjanya tetap buruk. Hal ini terjadi bukan semata kesalahan perbankan tapi karena sarana pendukung yang diperlukan bagi terciptanya bank yang sehat tidak memadai. Diantaranya, tidak ada lembaga penjamin simpanan, tidak kredibelnya lembaga penjamin kredit dan asosiasi perbankan yang ada tidak berfungsi dalam penegakan kode etik bankir. (Istiqomatul Hayati-Tempo News Room)