TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Indonesia Corruption Watch (ICW) Teten Masduki meminta pemerintah melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap obligor yang bersalah. “Kebijakan yang diambil harus teliti, tidak selektif dan tidak ada kompromi,” katanya di Jakarta, Rabu (22/2).Dia menambahkan seharusnya dalam penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan dalam UU Anti Tindak Korupsi. Jika ada kerugian negara, para koruptor harus membayar kepada negara dengan tetap menjalani hukumannya. “Bukan lantas pidananya hilang, mungkin bisa dengan pengurangan pidananya,” katanya.Pembersihan di kalangan penegakan hukum harus dimulai, entah dari jaksa hingga polisi. Menurutnya pemerintah masih bingung apakah tindak pidana atau perdata yang harus diberlakukan demi mengembalikan kerugian negara. “Saya pesimis dengan penerapan kebijakan pemerintah yang akan memberikan kompromi. Langkah itu tidak akan efektif mengembalikan seluruh kerugian negara,” ujarnya.Selain itu, pemerintah harus meninjau kembali beberapa obligor yang sudah mendapat pengampunan karena tidak jelas apakah mereka sudah memenuhi kewajibannya. “Diadili dulu, paling tidak membuat mereka jera agar tidak terjadi lagi. Saya kira kita harus belajar karena hal itu akan merusak tatanan ekonomi kita,” katanya. Eko Ari Wibowo
Berita terkait
Tidak Takut Pakai Pakaian Motif, Ini Tips Ala Andien
1 menit lalu
Penikmat fashion Andien Aisyah memberikan beberapa tips padu padan warna dan motif pakaian agar tetap enak dilihat dan tidak membosankan.
Baca SelengkapnyaSaran Tenaga Medis agar Jemaah Haji Terhindar dari Heat Stroke di Tanah Suci
2 menit lalu
Suhu di Tanah Suci diperkirakan mencapai 40 derajat Celsius. Jemaah haji diimbau untuk dapat beradaptasi agar terhindar dari heat stroke.
Baca SelengkapnyaKPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus
5 menit lalu
KPK mengakui OTT kasus pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, awalnya tak sempurna.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta Raih Penghargaan Pembangunan Daerah 2024
12 menit lalu
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berhasil meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024, dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas.
Baca SelengkapnyaSeperti Lovely Runner 4 Drama Korea ini Usung Tema Perjalanan Waktu
15 menit lalu
Drama dengan tema perjalanan waktu seperti Lovely Runner memiliki daya tarik tersendiri
Baca SelengkapnyaKecam Kekerasan dan Diskriminasi Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, YLBHI Desak Aparat Usut Tuntas dan Penuhi Hak Korban
17 menit lalu
YLBHI dan LBH Jakarta mengecam diskriminasi dan kekerasan oleh kelompok intoleran kepada sejumlah Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang.
Baca SelengkapnyaSultan HB X Beri Pesan Abdi Dalem Yogyakarta Amalkan Ajaran Leluhur Mataram, Apa Saja ?
20 menit lalu
Sultan Hamengku Buwono X memberi pesan khusus kepada abdi dalem Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman di acara Syawaan.
Baca Selengkapnya5 Fakta dari KTT OKI di Gambia, Menlu Retno: OKI Harus Dorong Gencatan Senjata Israel Hamas
20 menit lalu
Mulai dari seruan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi soal Palestina dan negara islam lainnya
Baca SelengkapnyaPolisi New York Tangkap Demonstran Pro-Palestina di Dekat Acara Met Gala
24 menit lalu
Pengunjuk rasa pro-Palestina mengadakan protes di sekitar acara mode bergengsi Met Gala di Museum Seni Metropolitan, New York.
Baca SelengkapnyaPrihatin Kekerasan Terhadap Mahasiswa Universitas Pamulang yang Menggelar Doa Rosario, Dirjen HAM: Perlu Dialog
25 menit lalu
Menurutnya, kasus kekerasan seperti yang dialami mahasiswa Universitas Pamulang tidak boleh terjadi di Indonesia yang menjunjung tinggi pancasila.
Baca Selengkapnya
