TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan soal skema pencairan gas alam baik darat maupun laut di Blok Masela, bakal ditentukan setelah Presiden Joko Widodo bertemu dengan investor Lapangan Gas Abadi.

Presiden Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas (ratas) tentang Blok Masela mengatakan amanat konstitusi jelas bahwa pemanfaatan sumber daya alam (SDA) ditujukan untuk semua, bukan untuk segelintir orang.

Selain itu, lanjutnya, pemanfaatan SDA, dalam hal ini gas di Blok Masela, harus bisa menciptakan nilai tambah baik untuk perekonomian daerah setempat maupun kawasan timur Indonesia.

"Oleh karena itu saya minta ketemu dengan kontraktornya, kalau belum itu saya belum akan putuskan," katanya dalam pembukaan ratas Blok Masela, di Kantor Presiden, Senin (1 Februari 2016).

Namun demikian Presiden pada ratas tersebut akan mendengarkan aspirasi dari pemerintah daerah, yakni Gunernur Maluku, Said Assagaff.

Dua pekan lalu, tim yang terdiri dari sejumlah stakeholder termasuk masyarakat Maluku dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi melakukan tinjauan lapangan untuk mengetahui pembangunan seperti apa yang sesuai dengan masyarakat sekitar.

"Ada yang punya pandangan bangun industri basisnya gas dengan on shore, pembangunan wilayah berbasis gas. Bangun kilang, petrokimia. Tapi membangun berbasis gas itu tidak sustainable," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

Dengan demikian, pihaknya pun mengatakan keputusan akhir investasi (final investment decision/FID) dari para investor yaitu Inpex dan Shell harus tertunda.

Adapun, hak partisipasi Lapangan Abadi, Blok Masela dipegang oleh 60% Inpex, 30% Royal Dutch Shell dan 10% Energi Mega Persada. Namun, Pertamina selaku BUMN menyatakan minatnya untuk masuk dalam pengelolaan lapangan gas dengan cadangan (P1) 6 triliun kaki kubik (TCF).

Namun demikian, ketidaksepahaman Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya terhadap skema pencairan gas alam di laut (floating liquified natural gas/FLNG) diakibatkan belum adanya satu negara pun di dunia yang menerapkan pencairan gas terapung.

Satu-satunya yang berminat adalah Australia, itu pun masih pengembangan yang dilakukan oleh Shell. Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menilai proyek akan lebih murah jika menggunakan skema on-shore (pencairan gas alam di darat).

BISNIS