TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum periode 2005-2007, Siswoko, mengkritik beberapa rencana pembangunan waduk dan bendungan yang dilakukan pemerintah Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan para mantan pegawai Proyek Citanduy dan Proyek Ciliwung-Cisadane menemukan beberapa kejanggalan dalam perencanaan pembangunan waduk dan bendungan tersebut.

Dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada Senin, 1 Februari 2016, Siswoko mengungkapkan bahwa salah satu bendungan yang perencanaannya salah adalah Bendungan Leuwikeris di Sungai Citanduy. Menurut dia, waduk tersebut hanya akan berfungsi sebagai penampung lumpur atau sedimen, bukan untuk menampung air, layaknya waduk-waduk lain.

Menurut Siswoko, waduk dengan volume total sebesar 67 juta meter kubik itu diperkirakan dapat menampung air sebanyak 55 juta meter kubik dan lumpur atau sedimen sebanyak 12 juta meter kubik. Tapi, apabila dihitung dengan benar, volume lumpur atau sedimen yang masuk ke waduk dapat mencapai 120 juta meter kubik atau dua kali lipat volume total waduk. “Masyarakat membutuhkan air, bukan lumpur. Sudah selayaknya rencana pembangunan Bendungan Leuwikeris dibatalkan,” ujarnya.

Pembangunan Bendungan Ciawi di Sungai Ciliwung, menurut Siswoko, juga sangat diragukan manfaatnya. Dia berujar Waduk Ciawi, yang diperuntukkan bagi penurunan puncak banjir Sungai Ciliwung di Jakarta, sangat tidak bermanfaat. “Karena letaknya yang terlalu jauh dari Jakarta dan terdapat lima anak sungai utama pemasok air banjir di hilir Waduk Ciawi. Biaya pembangunannya juga sangat besar,” tuturnya.

Siswoko pernah berupaya mengingatkan teman-temannya yang bertugas di proyek-proyek itu. Namun dia belum berhasil mengubah keputusan mereka untuk tetap membangun bendungan-bendungan tersebut. Dia khawatir, apabila hal itu dibiarkan, pembangunan bendungan-bendungan itu justru akan merusak citra Jokowi sebagai penggagasnya. “Apalagi Teten Masduki menyatakan proyek pemerintah yang salah sasaran adalah korupsi. Membuat proyek fisik secara sembarangan dan salah sasaran sama buruknya dengan korupsi,” ujarnya.

Siswoko menyatakan sangat mendukung program pemerintah, termasuk pembangunan waduk dan bendungan. Tapi, sebelum bendungan dibangun, pembangunannya harus melewati kajian yang baik dan benar. “Yang mencakup aspek teknis, ekonomis, dan lingkungan agar bendungan benar-benar layak dan bermanfaat untuk masyarakat,” katanya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI