Pemerintah Bangun 7 Pusat Layanan Usaha Terpadu  

Reporter

Rabu, 20 Januari 2016 16:31 WIB

Petugas melayani warga yang mengurus proses perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat BKM di Gedung BKPM, Jakarta, 15 Januari 2015. Untuk mendukung layanan perijinan di PTSP Pusat BKPM saat ini 19 kementrian/Lembaga telah menempatkan petugas penghubung yang siap melayani proses perijinan terintegrasi. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Kantor layanan terpadu bagi koperasi dan usaha mikro ini, antara lain akan dibangun di Lampung, Bengkulu, Kabupaten Malang, Belitung, dan Tulungagung

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Yuana Sutyowati akan menambah tujuh unit gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT-KUMKM).

"Kami komitmen ada penyebaran usaha kecil dan mikro yang sudah terwakili," katanya di kantornya, Rabu, 20 Januari 2016.

Tujuh kantor PLUT, menurut Yuana, meliputi tiga unit di tingkat provinsi, yaitu Lampung, Bengkulu, dan Sulawesi Tengah. Sementara empat lainnya di tingkat kabupaten, di antaranya Malang, Belitung, Sumba Barat Daya, dan Tulungagung. Ia menyebut pembangunan itu senilai Rp 22,6 miliar. Sehingga nantinya ada 49 PLUT yang tersebar di seluruh Indonesia.

Yuana berujar pemerintah telah mengalokasikan dana dekonsentrasi sebesar Rp 12,2 miliar untuk membiayai honor pendamping dan kegiatan PLUT. Namun honor tersebut bersifat sementara karena ke depan, Yuana berharap pemerintah daerah mampu mengalokasikan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk membiayai tenaga pendamping untuk setiap PLUT di daerahnya. Untuk operasional seperti listrik, komputer, dan alat perkantoran, ia menyerahkan anggaran itu juga kepada pemerintah daerah.

Menurut Yuana, setiap PLUT akan ada lima hingga tujuh pendamping. Selain itu, pemerintah hanya akan menanggung honor mereka selama dua hingga tiga tahun. Kapasitas pendamping juga akan ditingkatkan pada sisi pemasaran sehingga bisa membantu UKM memasarkan produk bahkan berorientasi ekspor. Tidak menutup kemungkinan pendamping bisa mendapatkan bagi hasil dari para UKM yang sudah mendapatkan pasar.

Yuana mengatakan tahun ini bagi para pendamping yang berhasil mengembangkan usaha mikro dan kecil akan mendapat penghargaan. Ia juga akan fokus pada upaya peningkatan kapasitas pendamping PLUT sehingga ada standar kompetensi sama bagi setiap pendamping yang mengarah pada sertifikasi.

DANANG FIRMANTO

Berita terkait

LPDB-KUMKM jadi Mitra Terbaik Koperasi Jasa KORPRI Kota Ternate

12 hari lalu

LPDB-KUMKM jadi Mitra Terbaik Koperasi Jasa KORPRI Kota Ternate

LPDB-KUMKM merupakan mitra terbaik bagi koperasi dan UMKM Kota Ternate

Baca Selengkapnya

LPDB-KUMKM Dorong Koperasi Sektor Produktif Akses Dana Bergulir

13 hari lalu

LPDB-KUMKM Dorong Koperasi Sektor Produktif Akses Dana Bergulir

LPDB-KUMKM melakukan penjajakan dengan industri gula nasional.

Baca Selengkapnya

Menteri Teten: RUU Perkoperasian untuk Penguatan Kelembagaan

36 hari lalu

Menteri Teten: RUU Perkoperasian untuk Penguatan Kelembagaan

Menteri Teten mengatakan bahwa RUU Perkoperasian untuk penguatan kelembagaan.

Baca Selengkapnya

MenkopUKM Minta DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian

48 hari lalu

MenkopUKM Minta DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian

Menteri Koperasi dan UKM atau MenKopUKM, Teten Masduki, kembali meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar legislatif segera membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Baca Selengkapnya

MenKopUKM Desak DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian

48 hari lalu

MenKopUKM Desak DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian

Menteri Koperasi dan UKM atau MenKopUKM, Teten Masduki, kembali meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar legislatif segera membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Koalisi Sebut BUMN Dikonversi Jadi Koperasi Berbahaya, Sosok Darma Mangkuluhur yang Akan Bangun Lapangan Golf Rp 1,2 T

8 Februari 2024

Terkini Bisnis: Koalisi Sebut BUMN Dikonversi Jadi Koperasi Berbahaya, Sosok Darma Mangkuluhur yang Akan Bangun Lapangan Golf Rp 1,2 T

Tomy menanggapi ramainya wacana BUMN dikonversi menjadi berbasis koperasi yang dilontarkan tim pemenangan Capres nomor urut 1 Anies-Muhaimin.

Baca Selengkapnya

Ramai Wacana BUMN Jadi Koperasi, Koalisi: Berbahaya, 1,6 Juta Pegawai Menjadi Pengangguran

8 Februari 2024

Ramai Wacana BUMN Jadi Koperasi, Koalisi: Berbahaya, 1,6 Juta Pegawai Menjadi Pengangguran

Ketua Koalisi Masyarakat Peduli BUMN Maju Tomy Tampatty sangat menyesalkan adanya wacana BUMN dikonversi berbasis koperasi.

Baca Selengkapnya

Anies soal Narasi Pembubaran BUMN: Tidak Benar, Itu Fitnah yang Tak Masuk Akal

7 Februari 2024

Anies soal Narasi Pembubaran BUMN: Tidak Benar, Itu Fitnah yang Tak Masuk Akal

Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan angkat bicara soal adanya narasi pembubaran BUMN yang belakangan ramai dibicarakan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anies dan Ganjar Kompak Sindir Politisasi Bansos di Depan Prabowo, Ide BUMN Jadi Koperasi Pengamat Sebut Pernyataannya Dipelintir

5 Februari 2024

Terkini: Anies dan Ganjar Kompak Sindir Politisasi Bansos di Depan Prabowo, Ide BUMN Jadi Koperasi Pengamat Sebut Pernyataannya Dipelintir

Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan kompak menyindir politisasi bantuan sosial atau Bansos di depan Prabowo Subianto dalam debat Capres terakhir.

Baca Selengkapnya

Ide BUMN Jadi Koperasi, Pengamat: Pernyataan Saya Dipelintir, Mengonversi Bukan Membubarkan

5 Februari 2024

Ide BUMN Jadi Koperasi, Pengamat: Pernyataan Saya Dipelintir, Mengonversi Bukan Membubarkan

Pengamat koperasi Suroto angkat bicara soal tanggapan Menteri BUMN Erick Thohir terhadap pernyataannya tentang perubahan perusahaan negara dari basis perseroan menjadi koperasi.

Baca Selengkapnya