Jokowi: Groundbreaking Kereta Cepat Belum Pasti Besok

Rabu, 20 Januari 2016 12:15 WIB

Presiden Jokowi memberikan sambutan saat membuka perdagangan saham tahun 2016 di BEI, Jakarta, 4 Januari 2016. Secara tahunan (year to date) IHSG turun sebanyak 633,94 poin atau 12,13 persen dibanding penutupan tahun 2014. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo tak akan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung jika dokumen izin lingkungan tak turun hari ini.‎

Pramono berujar, peletakan batu pertama sedianya dilangsungkan Kamis, 21 Januari 2016, di Km 95 Walini, Purwakarta. “Tapi hari ini masih menunggu terakhir dokumen tentang lingkungan hidup," ucap Pramono di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 20 Januari 2016. Dokumen yang dimaksud meliputi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan.

Walaupun begitu, tutur Pramono, persiapan peletakan batu pertama di Purwakarta saat ini sudah rampung. Panitia bahkan sudah mendirikan panggung untuk Jokowi. "Jadi masih tunggu hari ini dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan."

Selain itu, Pramono mengatakan Presiden meminta semua menteri terkait membereskan masalah perizinan sebelum 21 Januari 2016.‎ Namun tim teknis Kementerian Lingkungan Hidup sebelumnya menyebutkan dokumen amdal terkait dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung belum layak. Dokumen itu disusun PT Kereta Cepat Indonesia Cina.

Anggota tim teknis, Widodo Sambodo, menilai dokumen amdal milik perusahaan patungan Indonesia-Cina tersebut belum lengkap. “Juga belum jelas,” ucap Widodo, yang juga Direktur Kemitraan Lingkungan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup, Selasa, 19 Januari 2016.

Menurut hasil prastudi kelayakan dari konsultan Cina, proyek kereta cepat Bandung-Jakarta ditaksir membutuhkan dana US$ 5,5 miliar atau sekitar Rp 70 triliun. Sekitar 75 persen pembiayaan berasal dari China Development Bank, sedangkan sisanya ditanggung empat badan usaha milik negara yang tergabung dalam konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN. Pilar Sinergi BUMN meliputi PT Wijaya Karya, PT Kereta Api Indonesia, PT Perkebunan Nusantara VIII, dan PT Jasa Marga.

FAIZ NASHRILLAH‎

Berita terkait

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

3 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

4 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

6 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

7 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

7 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

8 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

8 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

11 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

12 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

19 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya