TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong pengadaan sarana dan prasarana transportasi di tempat wisata seluruh Indonesia karena ketersediannya hingga saat ini masih kurang.

Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Bidang Riset dan Advokasi MTI, menegaskan transportasi umum yang terjadwal di kawasan wisata mutlak disediakan dalam upaya meningkatkan target pelancong 20 juta pada 2019.

“Untuk di luar Jawa, akses bandara dan pelabuhan penting sebagai pintu masuk. Namun dari simpul tersebut harus diintegrasikan dengan moda transportasi lain,” ujarnya, Senin 11 Januari 2016.

Simpul transportasi tersebut harus terhubung dengan obyek wisata, penginapan dan tempat hiburan lain. Dia mencontohkan wilayah Candi Borobudur sebagai tujuan wisata internasional tidak memiliki halte bus dengan layanan armada yang berjadwal. Alhasil, pelancong harus membawa kendaraan pribadi atau menyewa bus pariwisata.

MTI menyarankan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk bekerja sama dengan Kemendagri demi mengajak dan memaksa Kepala Daerah dan Kadishub dalam berperan memajukan transportasi massal di wilayahnya, terutama yang memiliki objek wisata.

<!--more-->

Jika tidak bisa, dia mendorong Kemenhub untuk membentuk Badan Layanan Umum (BLU) Transportasi Umum Daerah di setiap propinsinya guna mengawasi dan mengatur mengenai masalah ini. “BLU tersebut bisa bagian dari balai yang sudah terbentuk,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Djoko mengungkapkan jika pemerintah tidak mengambil tindakan cepat maka ditakutkan program pengadaan 3.000 bus dan subsidi justru tidak akan maksimal di daerah dan tujuan utamanya tidak akan tercapai.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengungkapkan jajarannya berupaya mendukung perbaikan fasilitas transportasi di sepuluh destinasi wisata yang ditetapkan pemerintah.

“Kemenhub untuk sepuluh destinasi itu sudah berupaya perbaikan prasarana dan sarana untuk rambu lalu lintas dan bandar udara, kecuali Bandara Silangit di Danau Toba itu punya AP II,” paparnya.

Bahkan, sebelumnya, Kemenhub mengungkapkan upayanya untuk terus memperbaiki fasilitas pendukung pariwisata di 19 destinasi yang sebelumnya namanya Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata Nasional, kendati Menteri Pariwisata hanya menargetkan 10 destinasi saja.

“Jadi dari kami, kami mendukung 10 plus 9, lainnya 2015 sampai 2016,” ungkapnya.

Menurutnya, upaya Kemenhub ini dituangkan dalam komitmen anggaran sebilai Rp4,1 triliun dengan rincian masing-masing Rp 2,3 triliun pada 2015 dan Rp1,8 triliun pada 2016. Dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan bandar, pelabuhan penyeberangan laut, dan juga pelabuhan laut.

“Juga sebagian untuk pembangunan fasilitas keselamatan jalan, jadi rambu dan sebagainya karena jalan nasional itu kewajiban pemasangan rambu dan sebagainya ada di Kementerian Perhubungan, bukan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” ujarnya.

BISNIS.COM