TEMPO Interaktif, Jakarta: Kaukus Anggota Parlemen tentang Utang meminta pemerintah menyerahkan seluruh perjanjian utang luar negeri yang sudah ditandatangani kepada DPR untuk dievaluasi. “Agar pengelolaan utang lebih transparan dan sesuai kaidah good governance,” kata anggota kaukus, Dradjad Wibowo, di Jakarta, Ahad (5/2).Menurut politikus Partai Amanat Nasional itu, selama beberapa dekade pemerintah cenderung sangat tertutup dalam mengelola utang luar negeri, termasuk dalam menangani perjanjian utang. Prakondisi maupun terms and conditions dari setiap perjanjian utang tak pernah didiskusikan secara terbuka dengan DPR, baik sebelum maupun sesudah perjanjian utang ditandatangani.Bahkan, ia melanjutkan, dalam masalah process agent untuk penjadwalan ulang pinjaman dari Japan Bank for International Cooperation. Ia mencontohkan, ada surat Menteri Keuangan Boediono Nomor S-266/MK.02/2003 tertanggal 30 Juni 2003 kepada Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda, dimana transparansi antardepartemen pun tak dilaksanakan secara optimal.Kaukus juga akan mengingatkan para duta besar dari negara/lembaga kreditur seperti Bank Dunia dan IMF bahwa prosedur dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya ditaati dalam perjanjian utang sebelumnya. "Mungkin sekarang secara publik, tapi nanti kami akan mengirimkan surat secara resmi kepada mereka," tutur Dradjad.Retno Sulistyowati