TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono mengatakan, dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur, pada 2016 Kementerian memiliki 10.752 paket kontrak dengan nilai Rp 73,41 triliun dan telah melaksanakan pelelangan dini sejak Agustus hingga Desember lalu sebanyak 5.344 paket senilai Rp 42,74 triliun.

"Kegiatan lelang dan penandatanganan kontrak pada awal 2016 ini dilakukan supaya pekerjaan dapat dikerjakan selama satu tahun penuh, sehingga infrastruktur lebih cepat selesai," katanya di Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu, 6 Januari 2016.

Jika pelelangan pekerjaan kontraktual baru dilakukan pada awal tahun anggaran berjalan, prosesnya membutuhkan waktu hingga empat bulan. Akibatnya, tanda tangan kontrak dan pekerjaan di lapangan baru dimulai mendekati tengah tahun.

Dalam video conference, Presiden Joko Widodo dan Menteri Basuki menyaksikan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan tol Pejagan ke Malang, Jawa Tengah, dan pembangunan Jembatan Pulau Balang, Kalimantan Timur, untuk mengetahui perkembangan kedua proyek strategis tersebut.

"Kementerian PUPR harus bersiap-siap karena tahun ini anggaran untuk infrastruktur akan lebih banyak. Siapkan manajer lapangan yang benar-benar baik," kata Presiden Joko Widodo.

Presiden memuji pencapaian realisasi anggaran Kementerian PUPR yang mencapai 94 persen pada tahun lalu. Jokowi juga mengapresiasi langkah maju dalam menjalankan proyek pada awal tahun ini. "Capaian tersebut melebihi target realisasi," ujarnya.

Untuk itu, Jokowi berpesan agar Kementerian betul-betul menyiapkan sumber daya manusia untuk terlibat dalam kontrak tersebut. Selain itu, Kementerian diminta melakukan sinkronisasi dengan kementerian lain agar lebih efisien.

Misalnya, dalam hal pariwisata, Kementerian PU seharusnya bisa melihat apa yang bisa dikerjakan dengan melihat produk di lapangan. Seperti air bersih, masalah jalan, tata ruang, pelabuhan, dan bandara. "Terlebih, kita punya 10 destinasi wisata yang ingin ditonjolkan," katanya.

Kemudian, Jokowi meminta keseimbangan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dilakukan secara cepat dan merata. Bahkan, pada 2018, Jokowi meminta semua kabupaten di Papua bisa ditembus sarana transportasi.

"Supaya harga barang akan jauh lebih murah. Minimal bisa berkurang setengahnya," tutunya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015 tentang APBN 2016, Kementerian Pekerjaan Umum mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 104,8 triliun, yang meliputi belanja modal sebesar Rp 81,24 triliun (78,05 persen), belanja barang Rp 20,48 triliun (19,68 persen), dan belanja pegawai Rp 2,36 triliun (2,27 persen).

LARISSA HUDA