Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi dengan Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik, Djarot Kusumayakti (kanan) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno melihat pasokan beras di Pergudangan Bulog, Sunter, Jakarta, 2 Oktober 2015. Joko Widodo membuka operasi pasar dengan meluncurkan 300 ribu ton beras premium ke pasar di seluruh Indonesia. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaku logistik terus menantikan implementasi cetak biru Sistem Logistik Nasional (Sislognas) yang tahun ini tidak memenuhi target.
Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengatakan Sislognas masih terkendala terutama pada tingkatan hukumnya yang masih terbatas dalam peraturan presiden.
Menurut dia, hal itu kurang efektif dan tidak ada lembaga permanen yang khusus menangani perbaikan serta pengembangan di sektor logistik. Seperti diketahui, pemerintah telah merancang cetak biru pengembangan Sislognas yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 26/2012. “Sislognas belum efektif yang dapat dilihat dari tingkat pencapaian target Sislognas tahap I tahun 2011-2015 yang rendah,” ucapnya, Rabu, 30 Desember 2015.
Selain itu, konsep tol laut yang digemborkan pemerintah belum menjadi acuan sehingga dapat diimplementasikan secara terstruktur. Dia juga menilai pengelolaan beberapa infrastruktur logistik masih menemui permasalahan misalnya, penetapan prosedur operasional dan tarif yang berpotensi meningkatkan inefisiensi logistik.
“Pembangunan infrastruktur belum berdampak terhadap peningkatan keseimbangan penggunaan moda transportasi dalam pengangkutan barang yang masih didominasi oleh transportasi jalan,” ujarnya.
