Paket Kebijakan VIII: Hapus Bea Masuk Suku Cadang Pesawat  

Reporter

Editor

Sugiharto

Senin, 21 Desember 2015 17:58 WIB

ANTARA/Ismar Patrizki

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan jilid VIII di Istana, Senin, 21 Desember 2015. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan salah satu isi paket kebijakan tersebut adalah menghilangkan tarif bea masuk untuk suku cadang pesawat.

“Selama ini suku cadang dibeli dari luar negeri. Maka dinolkan saja tarif bea masuknya sehingga tidak lagi perlu rekomendasi. Perusahaan penerbangan bisa memperoleh suku cadang pesawatnya dengan cepat,” kata Darmin dalam keterangan pers di Istana, Senin, 21 Desember 2015.

Darmin juga menerangkan, selama ini bea masuk suku cadang pesawat berkisar 5-10 persen. Selain itu ada juga yang dikenakan tarif hingga 15 persen. Sebelumnya, sebagian besar suku cadang yang diperlukan perusahaan penerbangan di Indonesia berasal dari luar negeri.

Aturan yang berlaku terkait dengan hal itu adalah bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) yang diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan. Dalam peraturan tersebut, disebutkan perlu adanya rekomendasi dari pemerintah untuk mendapatkan suku cadang pesawat. “Dengan adanya kebijakan ini, perusahaan-perusahaan tersebut bisa mendapatkan suku cadang dengan cepat tanpa perlu rekomendasi lagi,” ujar Darmin.




INGE KLARA SAFITRI

Berita terkait

Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi, Airlangga Sebutkan Insentif hingga Beras

24 Oktober 2023

Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi, Airlangga Sebutkan Insentif hingga Beras

Airlangga mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah paket kebijakan ekonomi

Baca Selengkapnya

Masa Jabatan Perry Warjiyo Berakhir Mei, Simak Deretan Nama Gubernur BI dari Pertama hingga Kini

7 Februari 2023

Masa Jabatan Perry Warjiyo Berakhir Mei, Simak Deretan Nama Gubernur BI dari Pertama hingga Kini

Masa jabatan Gubernur BI Perry Warjiyo akan berakhir pada Mei 2023 ini. Perry menjabat sejak 23 Mei 2018. Siapa saja yang pernah menjadi Gubernur BI?

Baca Selengkapnya

IMF Sebut Ekonomi Gelap, Ekonom Minta Pemerintah Antisipasi dengan Paket Kebijakan Ini

14 Oktober 2022

IMF Sebut Ekonomi Gelap, Ekonom Minta Pemerintah Antisipasi dengan Paket Kebijakan Ini

Di tengah proyeksi ekonomi gelap 2023 oleh IMF, pemerintah Indonesia dinilai harus segera mengeluarkan paket kebijakan antisipasi resesi ekonomi.

Baca Selengkapnya

Berikut Susunan Baru Direksi dan Komisaris Pupuk Indonesia

4 Agustus 2020

Berikut Susunan Baru Direksi dan Komisaris Pupuk Indonesia

Erick Thohir merombak jajaran direksi dan komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Angkat Darmin Nasution Jadi Komut Pupuk Indonesia

4 Agustus 2020

Erick Thohir Angkat Darmin Nasution Jadi Komut Pupuk Indonesia

Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat mantan Menko Perekonomian Darmin Nasution menjadi Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia.

Baca Selengkapnya

Jajak Pendapat: Stimulus Ekonomi Saat Corona Diyakini Tak Mujarab

11 Mei 2020

Jajak Pendapat: Stimulus Ekonomi Saat Corona Diyakini Tak Mujarab

Jajak pendapat yang digelar Tempo.co selama sepekan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah di tengah pandemi Corona.

Baca Selengkapnya

Perangkat Teknis Paket Kebijakan Ekonomi Akan Selesai Pekan Ini

4 Maret 2020

Perangkat Teknis Paket Kebijakan Ekonomi Akan Selesai Pekan Ini

Penyusunan perangkat teknis yang memayungi pelaksanaan empat paket kebijakan ekonomi untuk meredam dampak virus corona akan kelar dalam waktu dekat.

Baca Selengkapnya

4 Paket Kebijakan Ekonomi Antisipasi Pasokan Bahan Baku Menipis

4 Maret 2020

4 Paket Kebijakan Ekonomi Antisipasi Pasokan Bahan Baku Menipis

Pemerintah tengah menyiapkan empat paket kebijakan ekonomi untuk meredam dampak virus corona.

Baca Selengkapnya

Beri Stimulus Dampak Virus Corona, Cina Siap Pangkas Pajak

17 Februari 2020

Beri Stimulus Dampak Virus Corona, Cina Siap Pangkas Pajak

Pemerintah Cina siap meluncurkan paket stimulus ekonomi setelah negeri itu dihantam virus corona.

Baca Selengkapnya

Ada Virus Corona, Singapura Rilis Paket Kebijakan Ekonomi Khusus

14 Februari 2020

Ada Virus Corona, Singapura Rilis Paket Kebijakan Ekonomi Khusus

Menilai dampak virus corona lebih dahsyat dari SARS, pemerintah Singapura pun menyiapkan paket kebijakan ekonomi khusus.

Baca Selengkapnya