TEMPO.CO, Bandung - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat Deny Juanda Puradimaja mengatakan soft launching atau peluncuran pembangunan proyek kereta cepat Bandung-Jakarta kembali diundur. “Saya mendengar dari salah satu direksi PT KCIC bahwa akan diundur,” katanya di Bandung, Kamis, 17 Desember 2015.

Deny mengatakan, awalnya, soft launching proyek kereta cepat akan dilaksanakan pada 15 Desember 2015. Tapi rencana itu mundur. Rencana peluncuran proyek kereta cepat itu digeser pada Januari 2016.

Menurut Deny, pembangunan kereta cepat Bandung-Jakarta juga baru bisa dikerjakan jika sejumlah revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah, yang dilintasi kereta itu, sudah dilakukan. “Detail trasenya itu membutuhkan perubahan parsial RTRW kabupaten/kota,” ujarnya.

Sejumlah daerah baru saja menyelesaikan perubahan RTRW, seperti Kota Bandung dan Kota Bekasi, daerah lain ada yang sedang memproses perubahan tata ruangnya, seperti Bandung Barat. Ada juga yang merencanakan melaksanakan perubahan 2 tahun lagi, seperti Kabupaten Bekasi. “Undang-Undang Tata Ruang menyatakan evaluasi tata ruang kabupaten/kota atau provinsi itu satu kali dalam 5 tahun,” kata Deny.

Deny mengatakan perubahan tata ruang bisa dikebut dengan revisi parsial asal Presiden Joko Widodo bersedia menerbitkan peraturan presiden. Isinya memerintahkan kepala daerah merevisi parsial. Saran ini sudah disampaikan Gubernur Jawa Barat kepada Staf Ahli Menteri BUMN. “Tanpa perpres itu, revisi RTRW kabupaten/kota tidak bisa dilakukan,” tuturnya.

Menurut Deny, perubahan fungsi ruang mengikuti rencana kereta cepat Bandung-Jakarta masih diidentifikasi. Salah satunya mengenai pengembangan kawasan di tiga stasiun pemberhentian kereta dengan TOD atau transit oriented development. “Di Karawang itu 210 hektare, di Walini 1.200 hektare, kemudian di Tegalluar sekitar 400 hektare. Tiga ini harus disesuaikan dengan RDTR (rencana detail tata tuang) lagi,” ucapnya.

Rencana soft launching kereta cepat Bandung-Jakarta akan dilakukan di lokasi TOD di Walini, perkebunan teh milik PT Perkebunan Nusantara VIII di Kabupaten Bandung Barat. Dia mengaku belum lama ini sempat mendatangi lokasi peresmian di Walini. “Lokasinya di Maswati, Kampung Panglengseran. Lahannya sudah disiapkan, di land-clearing, tapi belum luas, baru sekitar 2 hektare untuk peresmian,” kata Deny.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan belum ada perkembangan soal rencana pembangunan kereta cepat Bandung-Jakarta. “Belum ada update. Rekomendasi trasenya sudah,” katanya di Bandung, 15 Desember 2015.

Aher, sapaan Ahmad Heryawan, mengaku sempat bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Menteri Perhubungan. Kedua menteri itu berjanji mempercepat proses perizinan di tempatnya masing-masing asal peraturan presiden yang memungkinkan perubahan RTRW parsial terbit. “Kita sedang tunggu karena SK trase tidak mungkin keluar tanpa landasan hukum di atas perda,” tuturnya.

Kereta api cepat Bandung-Jakarta akan menempuh jarak sekitar 150 kilometer. Kereta api cepat itu akan menghubungkan kawasan Halim di Jakarta dan Tegalluar di Kabupaten Bandung. Mayoritas rencana trasenya akan memanfaatkan lahan di pinggir jalan tol dari Tegallluar menuju Padalarang, dilanjutkan ke Jatiluhur sebelum memotong ke Karawang. Dari Karawang, trasenya akan mengikuti lagi jalan tol lewat Bekasi hingga berakhir di kawasan Halim di Jakarta.

AHMAD FIKRI