TEMPO.CO, Bandung - Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, pemerintah provinsi sudah mengirim surat menanyakan ihwal payung hukum teknis pembelian saham di Bank Jabar Banten. “Dari sisi Peraturan Pemeintah Nomor 70 tahun 2010 itu dimungkinkan membeli berdasar harga pasar, tapi masalahnya belum ada turunannya dalam Peraturan Menteri,” kata dia di Bandung, Rabu, 16 Desember 2015.
Iwa mengatakan, pemerintah Jawa Barat sudah menganggarkan Rp 400 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 sebagai penyertaan modal pada Bank BJB, Badan Usaha Milik Daerah. Soal rencana ini tengah dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. “Masalahnya dari sisi akuntansi, karena kami beli di harga pasar,” kata dia.
Menurut Iwa, pemerintah provinsi perlu payung hukum yang bisa menjadi dasar penyertaan modalnya melalui mekanisme pasar saham. “Ini sedang dalam pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri, juga beberapa pihak seperti Otoritas Jasa Keuangan, serta konsultasi dengan BPKP dan BPK,” kata dia.
Iwa mengatakan, pemerintah provinsi berencana mempertahankan porsi sahamnya di Bank BJB tetap mayoritas. Tujuannya agar mempertahankan posisi pemegang saham pengendali bank yang didirikannya itu. Bank BJB berencana melepas saham baru atau right issue pada tahun depan.
Menurut Iwa, saat ini Bank BJB berstatus perusahaan terbuka yang telah melantai di bursa saham sehingga proses penyertaan modalnya harus dilakukan dengan membeli saham di pasar saham. “BJB melepas saham, dan kita beli. Penawaran pertama saham itu dilakukan pada pemegang saham utama dulu dalam hal ini pemerintah provinsi dan kabuapten/kota,” kata dia.
Iwa mengatakan, pemerintah provinsi menunggu ketentuan yang mengatur teknis eksekusi penyertaan modal lewat mekansime pembelian di bursa. “Dana yang dialokasikan sudah ada. Tinggal bagaimana proses eksekusi penyertaan modalnya secara konkrit agar tidak menjadi masalah dikemudian hari,” kata dia.
Menurut Iwa, Kementerian Dalam Negeri sudah menjanjikan untuk membahas soal ini. “Masalah ini bisa dialami yang lain. Kebetulan Jawa Barat duluan,” kata dia.
