Obligasi Negara Ritel Seri ORI009. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan masih melakukan kajian terkait dengan pelepasan surat utang berdenominasi yuan. "Masih dipelajari dengan tim," kata Direktur Jenderal PPK, Robert Pakpahan, di kantornya, Senin, 7 Desember 2015.
Meski masih dalam kajian, Robert mengatakan, pemerintah belum pasti mengeluarkan surat utang berdenominasi yuan pada 2016. Namun obligasi ini menjadi salah satu opsi dalam mencari sumber utang. "Agar financing kami tidak bergantung pada satu opsi saja," ujarnya.
Untuk 2016, Robert menjelaskan, pemerintah bakal mengeluarkan surat utang dalam denominasi dolar, yen, dan euro. Namun Robert enggan menjelaskan waktu penerbitan surat utang tersebut. "Kami tidak spesifik katakan kapan tanggal dan waktunya. Supaya kami pricing lebih bagus," kata Robert.
Pemerintah membutuhkan pembiayaan utang sebesar Rp 605,3 triliun untuk 2016. Dana tersebut dialokasikan buat mengatasi defisit sebesar Rp 273, 2 triliun, investasi penyertaan modal negara Rp 58,1 triliun, dan pembiayaan utang Rp 256 triliun.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, anggaran 2016 lebih ekspansif. Dia pun berharap Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat bekerja maksimal mencari pembiayaan utang. Sebab, pencarian pinjaman mata uang asing pada tahun depan lebih ketat. "Lelang akan lebih panjang persaingannya karena negara lain butuh pembiayaan," ujar Bambang.
