TEMPO.CO, Jakarta - Kualitas produk spa perlu dikembangkan, terutama dari segi sumber daya manusianya.

Dinas Kebudayaan Provinsi Bali menyatakan keberadaan spa sebagai salah satu produk dalam dunia pariwisata mulai mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemerintah.

Kabar baik tersebut seperti membuka momentum bagi bisnis spa di Bali, dan akan menjadi peluang bagi Bali sebagai destinasi spa di masa yang akan datang.

Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati, Kepala Seksi Informasi dan Dokumentasi UPT Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, mengatakan selain sebagai salah satu daerah tujuan wisata, Bali juga memiliki spa terbaik di dunia.

“Dari sisi pariwisatanya pun kami melihat potensi spa untuk dijadikan salah satu konsep pariwisata agar menarik wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri sangat baik. Spa sudah berkembang sejak dulu dan terus bergerak menuju sesuatu yang positif,” ungkapnya, Senin, 7 Desember 2015.

Namun menurutnya, potensi spa untuk dijadikan salah satu konsep pariwisata perlu dikemas dengan basis budaya karena budaya merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Apalagi masyarakat Bali kaya dengan kearifan lokal yang diharapkan tidak luntur seiring dengan perkembangan zaman.

Selain itu juga keberadaan SDM atau tenaga terapis yang terbatas menjadi salah satu faktor kendala perkembangan spa di Bali. Masih banyaknya tenaga terapis yang belum tersertifikasi sangat mempengaruhi perkembangan wisata spa ini.

“Kendalanya masih seputar SDM yang terbatas dan masih banyaknya terapis yang belum tersertifikasi. Kalaupun sudah tersertifikasi, banyak terapis yang memilih bekerja di luar negeri karena secara finansial mereka mendapatkan penghasilan lebih besar. Ini harus mendapatkan perhatian dari pemerintah,” ujarnya.

Selain itu, kualitas produk lokal juga masih menjadi permasalahan yang dihadapi para pelaku pariwisata di industri ini. Menurut Ayu, produk lokal harus bersaing ketat dengan produk spa dari luar negeri yang sudah berlevel internasional.

“Produk spa juga harus bersaing dengan produk luar yang notabene sudah memiliki pasar dan brand sendiri. Hal ini sedikit menyulitkan produk lokal apalagi untuk mendapatkan registrasi di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) harus mengeluarkan 12 juta untuk satu produk. Bayangkan kalau produknya lebih dari satu, harus mengeluarkan banyak uang yang banyak dulu dan prosesnya pun harus menunggu cukup lama,” ucapnya.

Dia berharap, melalui Undang-Undang Pariwisata, keberadaan spa bisa dilirik menjadi salah satu potensi yang terus dikembangkan pemerintah. Apalagi sekarang ini spa sudah menempati urutan 12 dalam butir-butir pariwisata.

“Selain kuliner yang terus dikembangkan, pemerintah juga perlu memikirkan untuk memanfaatkan potensi spa sehingga makin banyak wisatawan dan target 20 juta wisatawan dari pemerintah bisa tercapai,” ujarnya.

BISNIS