TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah melalui Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara mengaku melihat adanya peluang untuk meningkatkan konmribusi BUMN terhadap penerimanan pajak negara. Selama ini apabila dibandingkan dengan perusahaan dalam bidang sama milik swasta ataupun asing, penerimaan pajaknya dapat mencapai 3-5 kali lipat. “Disini kita melihat adantya peluang kedepan adanya kontribusi BUMN kalu bisa didouble atau triple,” kata Laksamana Sukardi kepada para wartawan usai bertemu Wakil Presiden Hamzah Haz, di Istana Negara, Rabu (10/4) Menurut Laksamana, apabila berhasil diwujudkan peningkatan ponerimaan tersebut, maka manfaat akhirnya akan dirasakan oleh rakyat. Namun demikian, dia mengingatkan bahwa upaya-upaya untuk mencapai itu menuntut peningkatan efisiensi dan pemberantasan KKN didalam pengelolaan BUMN. “Tentu kita menyadari kenapa BUMN kita kinerjanya dibandingkan swasta maupun asing dalam bidang yang sama, masih tertinggal,” kata dia. Laksamana merujuk maraknya faktor X didalam pengeloalan BUMN selama ini. Seperti hutang-hutang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang dapat diubah menjadi Penyertaan Modal Pemerintah (PMP). Sedang mengenai cara-cara peningkatan permodalan BUMN, Laksamana menyebutkan cara-cara IPO (initial public offering) dan privatisasi. Cara tersebut menurut dia akan pula memaksa adanya transparansi dan pengelolan pemberantasan KKN yang ada di BUMN. Mengenai privatisasi sendiri, dalam kesempatan pertemuannya dengan Wapres, Laksamana mengaku bahwa Wapres meminta kepada dirinya agar privatisasi jangan digunakan untuk membiayai defisit negera. Namun, Laksamana mengaku meyakinkan kepada Wapres bahwa pesan tersebut adalah keadaan yang ideal. Artinya, terang Laksamana, pada tahun ini privatisasi BUMN masih digunakan untuk menyelamatkan APBN, dan APBN memang memerlukan itu sebagai prioritas kepentingan. “Karena kalau APBN kita selamat, semua upaya pun akan menjadi mubazir,” kata dia sambil menambahkan bahwa Wapres dapat mengertinya. Dalam kesempatan konferensi pers tersenut, Laksamana juga sempat memaparkan besar menerimaan negara yang diperoleg melalui pajak BUMN. Dia menyebutkan angka 15-16 triliun dari seluruh BUMN, termasuk anak-anak perusahaannya. Dari besaran tersebutm, jelas Laksamana, bagian terbesar dari pajak langsung dari bunga deposito. “Pajak langsung datri pada bunga deposito yaitu besar sekali sekitar 4-5 triliun,” teranmg dia. Angka tersebut menurut Laksamana menunjukan fungsi kepercayaan masyarakat didalam menanmkan mudanya di dalam negeri. (wuragil-Tempo News Room)