Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan) berbincang dengan mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom (kiri) saat menghadiri kuliah umum dengan tema "Inklusi Keuangan" di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok, 9 November 2015. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
TEMPO.CO, DEPOK - Rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini meninggalkan kebijakan pengereman belanja modal yang menyebabkan defisit APBN sangat mengecil seperti yang terjadi pada rezim-rezim sebelumnya. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan itu, dalam kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Senin 9 November 2015.
Menurut Darmin, di zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terdapat anggapan bahwa defisit APBN harus kecil, bahkan jika perlu defisit tersebut harus dihilangkan.
Karena anggapan itu, kata dia, belanja modal seperti pembiayaan pembangunan infrastruktur mendapatkan porsi yang kecil. “Anggapan peninggalan warisan rezim sebelumnya inilah yang coba diubah dalam pemerintahan kali ini,” tuturnya.
Untuk membiayai pembangunan infrastruktur, menurut Darmin, negara membutuhkan investasi swasta.
Namun, menurut Darmin, proses ini membutuhkan waktu yang panjang sehingga pemerintah menggunakan alternatif lain yakni mengundang negara asing untuk berinvestasi.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 5 November 2015, defisit anggaran mencapai Rp299 triliun atau 135% dari target defisit tahun ini Rp 222 triliun.
Padahal pemerintah sendiri menargetkan rasio defisit APBN tahun ini 1,9% dari PDB nominal, angka itu lebih rendah dari target defisit semula 2,21 persen.
