Ini Kesepakatan Bisnis Dengan AS Bernilai US$ 15,075 Miliar

Reporter

Selasa, 27 Oktober 2015 23:00 WIB

Presiden Barack Obama saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Gedung Puith, Washington, 27 Oktober 2015. AP/Susan Walsh

TEMPO.CO, Washington DC Presiden Joko Widodo menyaksikan kesepakatan bisnis para pengusaha Indonesia dan Amerika Serikat digelar di Kantor US Chamber of Commerce atau Kamar Dagang Amerika Amerika Serikat. Pertemuan itu digelar di Washington DC, Senin 26 Oktober 2015.

Salah satu kerja sama bisnis itu adalah perjanjian jual beli gas alam cair (LNG) antara PT Pertamina (Persero) dengan Corpus Christie Liquefaction. Dalam kerja sama bernilai US$ 13 miliar ini berupa pengiriman pngiriman LNG ke FSRU Lampung untuk kebutuhan gas di wilayah barat Indonesia dan LNG Terminal untuk Indonesia Timur.

Kerja sama bisnis Pertamina - Corpus merupakan bagian dari Kesepakatan bisnis sebesar US$ 15,705 miliar. Selain itu juga ada ekspansi Phillip Morris sebesar US$ 1,9 miliar (US$ 500 juta untuk belanja modal dan US$ 1,4 miliar berupa penerbitan saham baru Sampoerna). Belanja modal tersebut untuk perluasan pabrik dan perkantoran serta investasi yang akan dilakukan dalam kurun waktu tahun 2016-2020.

Selain itu juga ada rencana Coca Cola yang akan beinvestasi US$ 500 juta untuk perluasan dan penambahan produksi, pergudangan, distribusi, dan infrastruktur minuman ringan selama 2015-2018. Kesepakatan bisnis bernilai US$ 15,705 miliar itujuga mencakup rencana pengembangan lahan "shale gas" Eagle Ford, Fasken milik Swift Energy yang akan dilakukan oleh Saka Energi dengan Swift Energy di Webb County, Texas dengan nilai sebesar 175 juta dolar AS.

Ada juga kesepakatan bisnis antara PT PLN (Persero) dengan General Electric.Yakni antara PLN Gorontalo dengan General Electric dengan nilai sebesar US$ 100 juta untuk pembangunan 100 MW gas turbin dan cydepower di Gorontalo.

Kerja sama Universitas Udayana dengan Skychaser Energy juga tercakup dalam bagian kesepakatan bisnis bernilai US$ 15,705 miliar. Kerja sama ini untuk konservasi air dan reduce power consumption senilai US$ 30 juta.

Juga mencakup kerja sama antara BNI syariah dengan Master card untuk peluncuran kartu debit haji dan umroh yang diselenggarakan oleh BNI Syariah dengan Master Card.

Secara keseluruhan kesepakatan bisnis yang akan diumumkan maupun ditandatangani Indonesia dan Amerika Serikat itu mencapai US$ 20,25 miliar. "Lebih dari 20 miliar dolar AS (atau sekitar Rp 273 Triliun) dari 19 perusahaan dari bermacam sektor yang akan dikerjasamakan," katanya Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi dalam jumpa persnya di Blair House Washington DC, Minggu 25 Oktober 2015 malam waktu setempat.

ANTARA

Berita terkait

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

8 menit lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

10 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

10 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

AS: Israel Belum Sampaikan Rencana Komprehensif Soal Invasi Rafah

11 jam lalu

AS: Israel Belum Sampaikan Rencana Komprehensif Soal Invasi Rafah

Israel belum menyampaikan kepada pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ihwal "rencana komprehensif" untuk melakukan invasi terhadap Rafah.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

12 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

14 jam lalu

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Menteri Luar Negeri India menolak komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi negaranya.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

16 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Kronologi Pemberangusan Demo Mahasiswa Amerika Pro-Palestina

16 jam lalu

Kronologi Pemberangusan Demo Mahasiswa Amerika Pro-Palestina

Kepolisian Los Angeles mengkonfirmasi bahwa lebih dari 200 orang ditangkap di LA dalam gejolak demo mahasiswa bela Palestina. Bagaimana kronologinya?

Baca Selengkapnya

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

16 jam lalu

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

Pejabat senior Hamas mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya menggagalkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

17 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya