Kapal perusak Kurama milik Jepang Maritime Self-Defense Force (JMSDF), berlayar beriringan di Sagami Bay, Tokyo, 18 Oktober 2015. Setelah parlemen Jepang mensahkan RUU Keamanan angkatan bersenjata Jepang fokus pada pembentukan kekuatan pertahanan berbasis maritim. REUTERS/Toru Hanai
TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga pengajar bidang maritim masih sangat sedikit, padahal dalam Nawacita Presiden Joko Widodo, Indonesia fokus pada sektor maritim.
Untuk menyukseskan program tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menggenjot sekolah menengah kejuruan bidang kemaritiman. "Karena saat ini belum ada perguruan tinggi/LPTK yang khusus untuk mencetak pengajar smk maritim. Karena mahasiswa kelautan rata-rata lebih milih jadi pelaut," ujar Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mustaghfirin Amin saat dihubungi Bisnis.com, Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2015).
Saat ini terdapat 911 sekolah menengah kejuruan SMK bidang maritim dari 2400 SMK yang ada di Indonesia. 400 diantaranya, kata Mustaghfirin sangat berpotensi menjadi SMK bidang maritim bertaraf internasional. Ia juga menerangkan, sebagian besar SMK bidang kemaritiman didominasi oleh jurusan agribisnis perikanan. "Saat ini sudah 20 SMK yang telah memenuhi standar internasional."
Tahun ini, kata Mustaghfirin Amin, pemerintah akan memfokuskan pada pembangunan fasilitas belajar. Ke depan, Kemendikbud baru akan memfokuskan pada penyediaan pengajar. Untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik di SMK Kemaritiman, Kemendikbud akan memanfaatkan pelaut yang memiliki kemampuan mengajar dan sudah tidak lagi melaut untuk menjadi guru di SMK bidang kemaritiman. "Kita manfaatkan tenaga yang ada, pelaut yang tidak lagi melaut untuk mengajar," tuturnya.
Nantinya, lulusan sarjana juga akan disetarakan dengan guru untuk menutup kekurangan tenaga pendidik di SMK kemaritiman.
Pemindahan lokasi dinas guru akan diperketat. Rencananya, penempatan guru tak lagi diatur daerah saja, tapi juga oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
