Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 6 Oktober 2015. Dalam rapat ini Komisi VI bersama Kementerian BUMN telah menyepakati Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perusahaan BUMN sebanyak Rp 34,318 Triliun. Jumlah tersebut meningkat dari usulan Pemerintah sebelum kesepakatan sebesar Rp 3 Triliun. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan saat ini pihaknya sedang mendaftar sejumlah BUMN yang akan direvaluasi asetnya. "Kami sedang mendaftar, dalam satu bulan ini kami akan selesaikan," kata Rini Soemarno di Kawasan Berikat Nusantara, Cakung, Jumat, 23 Oktober 2015.
Rini mengatakan akan mempertimbangkan semua BUMN untuk direvaluasi. Namun, ada sektor-sektor yang diutamakan yaitu sektor energi dan pangan. "PLN dan Bulog nanti kita utamakan."
Rini menjelaskan alasan PLN dan Bulog diutamakan adalah karena sektor-sektor tersebut memiliki banyak aset. Dengan demikian, revaluasi aset bisa memberikan ruang untuk lebih mengembangkan usahanya.
Sebelumnya, Rini mengatakan enggan melakukan revaluasi aset. Pasalnya, sebagian besar aktiva tetap BUMN masih undervalued.
Setidaknya, ucap Rini, ada dua pertimbangan atau alasan yang membuat BUMN enggan melakukan revaluasi aset, yaitu potensi beban pajak yang cukup memberatkan sebagai akibat adanya selisih lebih penilaian aktiva. Alasan lain adalah masih adanya status kepemilikan aktiva tetap tanah yang belum lengkap secara hukum.
