TEMPO.CO, Jakarta - Komite Tetap Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Handito Joewono mengatakan selama ini perkembangan e-commerce di Indonesia melewati tiga gelombang. Pertama gelombang awal saat e-commerce hanya sebagai "keren-kerenan" akibat hadirnya Internet. Kedua, fase dengan tujuan aktivitas perdagangan yang nyata, dan fase ketiga, tren perusahaan menjual perusahaan.
Menurut dia, Indonesia harus mewaspadai e-commerce yang bersifat bubble economic growth vehicle, yang hanya merekayasa pertumbuhan ekonomi, dan tidak fokus pada perdagangan. Menurut dia, jenis ini hanya mementingkan untuk memperbesar perusahaannya, lalu menjualnya kembali.
Handito menjelaskan, ada dua ciri umum untuk melihat apakah dimanfaatkan sebagai economic growth atau tidak. Pertama, pertumbuhannya yang sangat cepat terutama di rekrutmen member atau pelanggan. Kedua, bisnis modelnya tidak menghadirkan pemasukan yang real. "Hanya sekedar rekrut anggota, tapi pemasukannya tidak terbaca. Lebih banyak dibiayai oleh pemodal, nanti ini kan ada batasnya," tuturnya saat dihubungi Tempo, Sabtu, 17 Oktober 2015.
Handito mengatakan tren e-commerce seperti itu terjadi di Amerika Serikat. Pengusaha membuat perusahaan startup dan menarik banyak orang untuk bergabung, tapi menjualnya ke pihak lain. "Ini berbahaya, kelihatannya besar, transaksi tidak penting, habis itu jual perusahaan," ujarnya.
Guna mencegah hal seperti itu berkembang di Indonesia, Handito menyarankan pemerintah harus menerbitkan aturan-aturan yang menegaskan e-commerce sebagai alat pertumbuhan ekonomi. Sebab bila e-commerce ini disalahgunakan masyarakat dan negara yang merugi. Masyarakat yang sudah bergabung menjadi pengangguran, pemerintah pun tidak mendapat pemasukan pajak. "Semua orientasinya besarkan perusahaan, sebar voucher untuk menjaring anggota, bila dijual apa pasti akan melanjutkan bisnis bagi-bagi voucher?" ujarnya.
