Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 6 Oktober 2015. Dalam rapat ini Komisi VI bersama Kementerian BUMN telah menyepakati Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perusahaan BUMN sebanyak Rp 34,318 Triliun. Jumlah tersebut meningkat dari usulan Pemerintah sebelum kesepakatan sebesar Rp 3 Triliun. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Cirebon - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengatakan pendanaan kereta cepat Jakarta Bandung berasal dari China Development Bank.
"Tidak ada hubungannya dengan tiga bank pemerintah yang kemarin pinjam ke Cina. Itu mereka manfaatkan untuk kepentingan mereka sendiri," ucap Rini di Cirebon, Jumat, 16 Oktober 2015.
Proyek kereta cepat rute Jakarta-Bandung ini, ujar Rini, nanti pembiayaannya oleh konsorsium. Jangka waktu pengembaliannya 40 tahun dengan bunga 2 persen per tahun. Adapun pinjaman dari Tiongkok kepada bank pemerintah untuk keperluan berbeda itu berjangka waktu sepuluh tahun.
Mekanisme proses pembayaran dari proyek kereta cepat diserahkan sepenuhnya kepada konsorsium Indonesia dan Cina. "Nanti pinjaman itu dipegang konsorsium. Cina dan Indonesia sama-sama bertanggung jawab mengembalikan pinjaman itu," ujar Rini.
Sebelumnya, Menteri Rini Soemarno mengajak tiga bank badan usaha milik negara, yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BRI, untuk mencari utangan ke Cina dengan nilai total US$ 3 miliar.
Rini menuturkan 60 persen dari total biaya kereta cepat yang mencapai Rp 70 triliun akan dihabiskan untuk belanja di dalam negeri. Sedangkan 40 persen beban utang itu akan ditanggung konsorsium Cina.
