Pemberitahuan tidak menjual Premiumn SPBU km 14 Tol Jakarta-Tangerang, Banten (6/8). Mulai hari ini SPBU yang berada di tol mulai memberlakukan kebijakan pemerintah terkait tidak menjual premium bersubsdi .TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat.
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan rencana penurunan harga bahan bakar minyak belum diputuskan. "Kami masih rapat saja," kata dia di kantornya, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2015,
Darmin menjelaskan, tidak ada target kisaran penurunan harga BBM. Yang terpenting, menurut mantan Gubernur Bank Indonesia itu, pihaknya masih terus melakukan kalkulasi.
"Tidak ada target harus turun. Bicarakan dengan Pertamina, yang bisa apa," ujarnya.
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan, dari kajian yang diumumkan pekan lalu, tidak ada perubahan harga BBM jenis Premium ataupun solar. Kajian ini didasarkan pada perhitungan fluktuasi harga minyak dunia dalam tiga bulan terakhir.
"Kajian awalnya memang seperti itu," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Migas Susyanto, Senin, 5 Oktober 2015.
Direktur Jenderal Migas I.G.N. Wiratmadja juga irit bicara terkait dengan pembahasan tentang penurunan harga BBM. "Itu biar pimpinan yang putuskan."
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta PT Pertamina (Persero) menurunkan harga Premium demi mendukung perbaikan kondisi perekonomian.
Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menyatakan perseroan siap menanggung defisit dari penurunan harga Premium.
"Sejauh Pertamina secara corporate itu masih memiliki laba dan potensi untuk berkembang, ya, tidak masalah," katanya, pekan lalu.
Pertamina, ujar Dwi, mendukung rencana pemerintah yang menginginkan penurunan harga Premium. Penurunan tersebut dinilai akan berdampak terhadap masyarakat.
Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris
4 hari lalu
Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara perkembangan ekonomi terkini, perkembangan politik domestik dan keberlanjutan kebijakan pasca Pemilu 2024.
