Ekonomi Terpuruk, 572 Perusahaan Logistik Stop Operasi

Reporter

Editor

Elik Susanto

Selasa, 29 September 2015 04:24 WIB

Aktivitas bongkar muat barang di dermaga Pelabuhan Paotere, Makassar, Jumat (16/4). Jasa bongkar-muat di dermaga Pelabuhan Rakyat Paotere terancam gulung tikar. Sejumlah pengusaha dan perusahaan mulai enggan menggunakan angkutan kapal kayu. Keselamatan barang dan terbatasnya daya angkut menjadi alasan meninggalkan angkutan tradisional tersebut. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO , Jakarta - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mencatat 572 perusahaan logistik dan jasa transportasi barang berhenti beroperasi. Order pengiriman barang terhenti akibat perlambatan ekonomi.

"Sekitar 15 persen dari anggota kami mati suri, belum termasuk 1.500 pengusaha yang tak terdaftar di ALFI," ujar Ketua Umum ALFI Yukki N. Hanafi di Jakarta, Senin, 28 September 2015. ALFI, kata dia, memiliki 3.812 perusahaan.

Menurut Yukki, ancaman pemecataan dari dampak terbesar matinya perusahaan logistik tersebut bukan lagi hal baru. Sebab, pemecatan adalah cara paling mudah untuk melakukan efisiensi di kala situasi bisnis sedang sulit.

Yukki memperkirakan sekitar 2 persen dari 175-225 ribu pekerja yang ada di sektor logistik terancam dirumahkan. Jumlah tersebut ada di kisaran 4.000 pegawai yang dipecat, selain langkah pengurangan jam operasional yang diambil untuk efisiensi.

Yukki mengatakan pelemahan ekonomi sangat terasa sejak Mei lalu. Kegiatan lalu lintas logistik meredup sekitar 32 persen dan sekitar 50 persen menerpa penurunan di sektor angkutan darat.

Dia berharap pelemahan ekonomi dan depresiasi nilai tukar rupiah segera usai. "Akhir tahun kewajiban kami membayar utang dolar akan jatuh tempo," katanya. "Kewajiban tersebut akan menjadi masalah baru buat kami."

Selain situasi perekonomian, Yukki berharap pemerintah dapat mencapai tujuannya untuk efisiensi ongkos dan durasi logistik dalam negeri. Sebab, saat ini, selain memakan waktu lima-enam hari, ongkos logistik memakan 24 persen dari PDB yang membuat harga barang menjadi mahal.

"Kalau bisa dikurangi negara asing yang berminat masuk ke Indonesia, otomatis iklim investasi akan semakin bergairah," katanya. Selain itu, Yukki mengatakan, perbaikan sektor logistik akan menjadi daya tarik bagi produsen besar, seperti Cina, ketika pasar terbuka ASEAN sudah berjalan per 2016.

ANDI RUSLI

Berita terkait

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

4 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

KPK Minta PLN Transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Program Transisi Energi karena Rentan Korupsi

27 hari lalu

KPK Minta PLN Transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Program Transisi Energi karena Rentan Korupsi

KPK mengawal program transisi energi yang dijalankan PT PLN Persero agar terhindar praktik-praktik korupsi.

Baca Selengkapnya

LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

37 hari lalu

LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

LKPP menyebut e-Katalog Versi 6 memberikan kemudahan bagi para stakeholder dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.

Baca Selengkapnya

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog

59 hari lalu

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog

Stranas PK KPK mencatat bahwa sektor pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah menjadi ladang praktik korupsi yang tumbuh subur di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KPK Cegah 7 Orang dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR

6 Maret 2024

KPK Cegah 7 Orang dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR

KPK menyebut jumlah tersangka yang terlibat kasus dugaan korupsi rumah dinas DPR di Sekretariat Jenderal DPR lebih dari dua orang.

Baca Selengkapnya

I2SPE by Ayooklik: Jembatan Keberlanjutan dan Inovasi Digital dalam Pengadaan Barang dan Jasa

4 November 2023

I2SPE by Ayooklik: Jembatan Keberlanjutan dan Inovasi Digital dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Acara ini memberikan pengetahuan baru kepada para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Wali Kota Bima Setelah Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

5 Oktober 2023

KPK Periksa Wali Kota Bima Setelah Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

KPK memanggil Wali Kota Bima HM Lutfi atas perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dan gratifikasi

Baca Selengkapnya

Luhut Dorong Penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Saya Yakin Praktik Korupsi Akan Turun

19 September 2023

Luhut Dorong Penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Saya Yakin Praktik Korupsi Akan Turun

Luhut Pandjaitan mengapresiasi progres penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik atau RUU PBJ.

Baca Selengkapnya

KPK Tetapkan Wali Kota Bima Sebagai Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

29 Agustus 2023

KPK Tetapkan Wali Kota Bima Sebagai Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

KPK mulai menelisik dugaan korupsi yang menjerat politikus Golkar itu sejak 25 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Wali Kota Bima

29 Agustus 2023

KPK Geledah Kantor Wali Kota Bima

Juru Bicara KPK, Ali Fikri membenarkan KPK saat ini sedang melakukan penggeledahan di Kantor Wali Kota Bima, NTB

Baca Selengkapnya