TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan arah kebijakan pembangunan negara pada 2016 akan menitikberatkan pada daerah dan masyarakat kelas bawah. Selain dana desa, pemerintah akan mengucurkan dana tambahan Rp 100 miliar untuk setiap kabupaten.
"Dana ini untuk membangun infrastruktur publik," kata Sofyan di kantornya, Jumat, 25 September 2015. Dana tersebut nantinya akan dialokasikan ke dalam dana alokasi khusus.
Menurut Sofyan, jumlah tersebut tak akan rata dibagikan kepada semua kabupaten yang berjumlah 420 kabupaten. Jumlah maksimal, kata dia, akan diberikan kepada kabupaten dengan indeks keperluan infrastruktur yang paling besar. Begitu juga luas wilayah dan banyaknya penduduk yang ada.
"Kami memfokuskan diri pada penciptaan tenaga kerja," katanya. Sofyan mengatakan elastisitas penyerapan tenaga kerja sekarang memang mengalami penurunan. Kini, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi menyediakan lapangan kerja 250 ribu. Padahal, pada masa Orde Baru, angkanya 500 ribu per 1 persen.
Namun pemerintah pusat menyadari bahwa penyaluran yang besar tak akan berarti jika tak digunakan. Karena itu, pemerintah akan terus memberi pelatihan kepada otoritas di pemerintah daerah dari kabupaten hingga desa.
Pemerintah untuk tahun depan merencanakan alokasi dana desa sebesar Rp 47 triliun atau naik 26,2 persen dibanding pagu pada tahun ini, yaitu Rp 20,8 triliun. Dengan asumsi tersebut, setiap desa akan mendapat jatah anggaran sebesar Rp 628,5 juta. Sedangkan DAK akan disiapkan Rp 42 triliun.
Kementerian Keuangan hingga kini terus memberi pelatihan kepada bupati dan kepala desa agar berani menyalurkan dan membelanjakan dana desa. Musababnya, hingga kini Rp 250 triliun dana desa masih mengendap di bank daerah.
